PALANGKA RAYA – Penguatan ketahanan pangan daerah menjadi fokus utama dalam laporan pengawasan yang disampaikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Agustiar Sabran di Istana Isen Mulang.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, memaparkan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 yang mengangkat tema Handep Hapakat Memacu Pembangunan Pangan Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan policy brief bertajuk Satu Data Pangan: Fondasi Pembangunan Pangan Berkelanjutan. Ilham menjelaskan, laporan tersebut merangkum hasil pengawasan strategis terkait upaya swasembada pangan di daerah.
Beberapa fokus utama di antaranya percepatan peningkatan produksi pangan, penguatan akses serta distribusi untuk menjaga keterjangkauan, hingga penguatan tata kelola pembiayaan pembangunan sektor pangan.
“Pengawasan ini diarahkan untuk memastikan setiap langkah pembangunan pangan berjalan efektif, mulai dari peningkatan produksi hingga penguatan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya, Minggu (8/3).
Selain itu, laporan tersebut juga memuat kajian khusus mengenai pengembangan sorgum sebagai alternatif diversifikasi pangan yang dinilai berpotensi mendukung kemandirian pangan di daerah.
Di sisi lain, BPKP juga menyampaikan policy brief mengenai pengembangan Dashboard Pangan Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem ini dirancang sebagai pusat integrasi data pangan daerah yang dapat digunakan untuk pemantauan operasional, analisis kondisi pasokan, serta sistem peringatan dini dalam pengendalian inflasi pangan.
“Dashboard pangan terpadu diharapkan menjadi fondasi pengambilan kebijakan berbasis data, sehingga pemerintah daerah dapat merespons lebih cepat terhadap potensi gangguan pasokan maupun fluktuasi harga,” jelas Ilham.
Sementara itu, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menyambut baik sinergi yang telah terjalin antara pemerintah provinsi dan BPKP dalam mendukung pelaksanaan program strategis daerah.
Ia menilai pendampingan dari BPKP sangat penting untuk memastikan berbagai kebijakan pembangunan berjalan akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat, sehingga setiap program pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Agustiar.
BPKP sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratif guna memastikan program strategis di Bumi Tambun Bungai berjalan optimal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post