PALANGKA RAYA – Gubernur Agustiar Sabran menekankan pentingnya percepatan reformasi birokrasi saat memberikan pembinaan kepada pejabat struktural/manajerial di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah, di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur, Rabu 18 Februari 2026.
Menurutnya, transformasi birokrasi bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif dari pemerintah pusat, melainkan kebutuhan mendesak daerah agar roda pembangunan bergerak lebih cepat, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Dia mengingatkan, tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Namun, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan kepada ASN yang bekerja sesuai regulasi dan menjunjung integritas.
Gubernur meminta pejabat Eselon II, III, dan IV solid mendukung visi-misi kepala daerah serta menjawab tantangan efisiensi anggaran 2026 dengan pola kerja yang efektif, kolaboratif, dan inovatif. Prioritas anggaran, tegasnya, harus diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi rakyat.
Terkait peluncuran Program Kartu Huma Betang Sejahtera pada 20 Februari mendatang, Agustiar memastikan seluruh masyarakat yang berhak, termasuk di wilayah pedalaman, harus terjangkau manfaat program tersebut. Selain itu, ia mendorong penguatan kemandirian daerah, peningkatan mutu layanan publik, stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI, serta penegasan netralitas ASN.
“ASN harus tetap netral, tidak terlibat politik praktis, menghindari konflik kepentingan, dan peka terhadap potensi persoalan sosial,” ujarnya. Menutup arahannya, gubernur mengapresiasi sinergi antara Pemprov dengan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, BPKP, dan BIN. Menurutnya, koordinasi yang kuat jauh lebih efektif dibanding menyelesaikan persoalan setelah terjadi.
Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur Edy Pratowo mengingatkan ASN untuk menjaga disiplin dan profesionalitas sebagai pelayan masyarakat. Ia juga meminta dukungan terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.
Ia berharap seluruh jajaran memberi perhatian serius menjelang peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera serta menjaga kekompakan agar program pembangunan tetap berjalan optimal dan serapan anggaran terkelola baik. “Saya berharap dalam pertemuan ini, bisa menjadi perhatian serius apalagi kita akan me-launching program Kartu Huma Betang Sejahtera tanggal 20 Februari,” kata Wagub
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekda Leonard S. Ampung menegaskan kepala perangkat daerah harus mengawal implementasi program agar tepat sasaran hingga tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan ibu kota kabupaten/kota.
“Kepala Perangkat Daerah harus mengawal, mengawasi, memastikan program ini sampai kepada keluarga penerima manfaat yang berada di desa, kelurahan, kecamatan, dan Ibukota Kabupaten/Kota,” ujar Plt. Sekda Leonard S. Ampung. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli gubernur, serta kepala instansi vertikal di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post