PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaruh perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan program vokasi. Langkah ini dinilai strategis untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil, khususnya dalam mendukung Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan, penguatan pendidikan vokasi merupakan bagian dari upaya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional. “Program vokasi ini bentuk penyelarasan dengan program Presiden Republik Indonesia. Kalimantan Tengah ditunjuk sebagai lumbung pangan, termasuk program cetak sawah rakyat yang sudah berjalan sejak 2024–2025,” ujarnya, Senin 2 Februari 2026.
Selain melanjutkan program satu rumah satu sarjana, Pemprov Kalteng mendorong pendidikan vokasi agar lulusan dapat langsung terjun ke dunia kerja. Program ini diarahkan untuk mengatasi minimnya tenaga kerja di sektor pertanian yang selama ini menjadi kendala pengelolaan lahan pangan. Menurut gubernur, pendidikan vokasi dirancang lebih aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan lapangan.
“Vokasi ini setara D-1. Lulusannya langsung kerja, bukan lagi sekadar praktik. Dalam setahun sudah bisa dapat gelar. Ini kami dorong karena generasi muda sekarang banyak yang tidak melirik sektor pertanian,” jelasnya. Dia menegaskan, pola pikir generasi muda perlu diubah agar tidak semata-mata berorientasi menjadi aparatur sipil negara.
“Mindset harus diubah. Sarjana tidak harus selalu ASN. Sekarang kita butuh tenaga yang benar-benar siap bekerja, terutama di sektor pertanian,” tegasnya. Menurutnya, ketersediaan lahan tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai akan menghambat optimalisasi program cetak sawah rakyat. “Lahannya ada, tapi orangnya kurang. Karena itu kami dorong vokasi supaya setelah lulus bisa langsung kerja di lapangan,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemprov Kalteng juga memastikan layanan kesehatan gratis tetap berjalan bagi masyarakat yang berhak, termasuk untuk layanan berbiaya tinggi seperti jantung, cuci darah, dan stroke. Gubernur menyebutkan, pemerintah daerah tetap menjalankan program rumah sakit berjalan serta menjamin layanan kesehatan dasar bagi masyarakat tidak mampu.
“Selama masyarakat Kalimantan Tengah berobat di Kalimantan Tengah dan memang tidak mampu, biaya pengobatan kami tanggung. Tapi yang gratis itu kelas tiga, sesuai ketentuan,” ujarnya. Dia menegaskan kebijakan tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan agar bantuan tepat sasaran. “Kalau mampu, tentu berbeda. Yang kita bantu adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Selain layanan kesehatan, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sosial beberapa kali dalam setahun, meski dengan nilai yang disesuaikan dengan kondisi anggaran. “Nilainya mungkin tidak besar, tapi program ini tetap kami jalankan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post