SAMPIT – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang baru, Yephi H.P, angkat bicara terkait permasalahan pupuk subsidi yang terjadi di wilayah Lampuyang. Ia mengaku hingga saat ini belum menerima koordinasi langsung terkait persoalan tersebut, sehingga masih perlu pendalaman lebih lanjut sebelum mengambil langkah kebijakan.
“Permasalahan pupuk subsidi di Lampuyang kemarin itu sampai hari ini juga saya masih belum mendapat koordinasi langsung terkait hal ini. Kalau kemarin sebenarnya informasinya akan segera di-RDP-kan, cuma memang sampai sekarang, sampai saat ini masih belum,” ujar Yephi, Selasa 3 Februari 2026.
Yephi menjelaskan, salah satu faktor yang turut memengaruhi penanganan masalah ini adalah posisi penyuluh pertanian yang kini bukan lagi menjadi pegawai Pemerintah Kabupaten Kotim, melainkan telah berstatus sebagai pegawai pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, tentu memerlukan mekanisme koordinasi yang berbeda dibandingkan sebelumnya.
“Tadi ini kan sebenarnya posisi penyuluh.Seperti kita ketahui bersama, posisinya sudah bukan menjadi pegawainya Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri, mereka sudah menjadi pegawai pusat,” jelasnya.
Sebagai pimpinan baru, Yephi menegaskan dirinya belum ingin terburu-buru menyimpulkan persoalan yang terjadi. Ia mengaku masih melihat permasalahan ini dari sudut pandang luar dan merasa perlu memahami kronologinya secara menyeluruh dari internal dinas dan pihak terkait.
“Makanya nanti akan saya rapatkan dulu dengan jajaran itu cerita kronologisnya bagaimana. Karena kalau saya agak khawatir juga membuatnya, karena ini saya sendiri juga orang yang melihatnya baru dari luar, belum dari dalam. Makanya hari ini baru saya mau memastikan ini problematikanya apa sih sebenarnya,” katanya.
Lebih lanjut, Yephi juga menyampaikan gagasannya untuk mendorong sistem digitalisasi dalam pengelolaan dan distribusi pupuk subsidi. Menurutnya, sistem manual memiliki celah yang berpotensi disalahgunakan, sehingga diperlukan inovasi berbasis teknologi agar penyaluran pupuk lebih tertib dan transparan.
“Termasuk ya kalau ide saya tadi, ibaratnya digitalisasi. Jangan-jangan nanti bisa jadi kunci supaya hal-hal yang seperti ini. Kalau main manual itu kan segala sesuatunya bisa diakali,” ungkap Yephi.
Ia menilai, penerapan sistem digital dapat meningkatkan akuntabilitas karena adanya pengawasan yang lebih ketat dan terekam secara sistematis. Dengan begitu, potensi permasalahan serupa di masa mendatang dapat diminimalisir.
“Zaman sudah bisa memberikan sesuatu itu bisa lebih terjaga, lebih akuntabel karena ada pengawasan digital. Mungkin itu nanti yang akan saya coba buat supaya hal-hal yang seperti ini ke depannya tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Yephi memastikan, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan persoalan pupuk subsidi secara hati-hati dan berkeadilan, dengan mengutamakan kepentingan petani.
Ia berharap, setelah koordinasi dan pembahasan internal dilakukan, solusi konkret dapat segera dirumuskan agar distribusi pupuk subsidi di Kotim berjalan lancar dan tepat sasaran.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post