PALANGKA RAYA – Koordinator SPPG Regional Kalimantan Tengah, Elisa Agustino, memastikan hingga saat ini tidak ada Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga menyebabkan penutupan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalteng. Empat dapur yang sempat berhenti beroperasi murni karena proses perbaikan fasilitas.
“Kalau terjadi KLB, dapur langsung ditutup. Saat ini belum ada KLB. Penutupan yang terjadi hanya karena SPPG melakukan perbaikan fasilitas,” tegas Elisa, Jumat 28 November 2025. Dia menjelaskan, satu dapur yang ditutup sementara berada di Barito Selatan, sedangkan tiga lainnya di Palangka Raya. Dampak penutupan ini cukup luas karena dapur-dapur tersebut melayani sekolah dalam skema aglomerasi.
“Dari tiga SPPG yang berhenti sementara di Palangka Raya, pasti lebih dari 10–18 sekolah terdampak. Satu SPPG bisa melayani hingga 15 sekolah,” ujarnya. Sementara dapur yang lebih kecil umumnya melayani 3–5 sekolah, tergantung jumlah penerima manfaat. Elisa menekankan pihaknya mendorong percepatan perbaikan agar layanan MBG segera kembali normal.
“Kami minta percepatan agar anak-anak segera menerima makanan kembali,” katanya. Dia juga mengingatkan bahwa MBG merupakan kemitraan antara pemerintah dan swasta sehingga percepatan penanganan harus dilakukan bersama para mitra penyedia layanan. Terkait pengawasan kualitas makanan, Elisa menyebut koordinasi lintas sektor selama ini berjalan baik.
“Kami selalu aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, BPOM, dan Dinas Ketahanan Pangan,” ujarnya. Setiap dapur diwajibkan melakukan uji organoleptik sebelum makanan dikirim meliputi pengecekan rasa, warna, dan bau yang dilakukan ahli gizi di SPPG. Sementara itu, puskesmas belum melakukan pengecekan langsung ke dapur, namun memantau makanan MBG yang masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk sasaran seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“BPOM turut mendampingi melalui pelatihan keamanan pangan serta higienitas bagi petugas dapur,” tuturnya Elisa memastikan kapasitas ahli gizi masih memadai meski satu dapur dapat memproduksi hingga 3.000 porsi per hari. “Mereka tinggal di SPPG dan mengawasi penuh proses produksi hingga distribusi. Ada tim lain yang membantu,” jelasnya.
Sedangkan Ahli gizi bertanggung jawab menyusun menu, menghitung gramasi, dan memastikan keamanan pangan sebelum makanan dikirim ke sekolah-sekolah penerima. Dengan percepatan perbaikan dan penguatan koordinasi lintas lembaga, layanan MBG diharapkan segera menjangkau seluruh sekolah yang sempat terdampak.
Herson: Demi Percepat Koordinasi, Pemprov Nilai BGN Perlu Bentuk Perwakilan di Daerah
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menilai keberadaan kantor perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah semakin mendesak untuk mempercepat koordinasi dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Herson menjelaskan, absennya perwakilan BGN di tingkat provinsi membuat seluruh koordinasi harus dilakukan langsung ke pusat.
“Memang belum ada perwakilan BGN di Kalteng. Karena itu dibutuhkan koordinator yang terhubung langsung. Mudah-mudahan BGN Kalteng bisa segera punya kantor sendiri,” ujarnya. Menurut Herson, keberadaan unit perwakilan akan memperkuat tugas pengawasan dan memastikan implementasi program berjalan sesuai standar. Bentuknya diperkirakan mirip model perwakilan lembaga vertikal seperti BKKBN.
“Kita belum tahu nanti bentuknya seperti apa. Mungkin bukan kanwil, tetapi perwakilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” tambahnya. Kondisi saat ini menyebabkan proses penanganan masalah menjadi lambat karena semua arahan harus menunggu respons dari pusat. Komunikasi selalu harus ke pusat, bolak-balik ke Jakarta. Itu membuat proses jadi lambat,” ucap Herson.
Dia menegaskan, meski koordinasi berjalan, sering muncul ketidaksinkronan informasi karena tidak adanya unit teknis BGN di daerah. “Komunikasi kita lancar saja, tapi kadang kita saling tidak tahu. Akhirnya hanya bisa menyurat dan menunggu balasan dari pusat. Di situ letak lambatnya,” tegasnya. Sementara itu, Koordinator SPPG Regional Kalimantan Tengah, Elisa Agustino, mengakui struktur BGN memang masih dalam tahap awal pembentukan.
“Sangat memungkinkan nanti ada perwakilan di provinsi. Saat ini BGN masih badan baru, jadi belum semua provinsi punya struktur lengkap. Untuk Kalimantan, baru ada KPPG yang membawahi lima provinsi. Kami di provinsi masih perbantuan,” ujarnya. Dia memastikan bahwa secara bertahap BGN akan menempatkan petugas penuh di setiap provinsi.
Pemprov Kalteng berharap pembentukan perwakilan BGN dapat segera direalisasikan agar koordinasi lebih cepat dan efektivitas pelaksanaan MBG termasuk aspek kesehatan pangan, fasilitas SPPG, dan penanganan kasus lapangan dapat semakin optimal.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post