PALANGKA RAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan sedang melakukan investigasi menyeluruh terkait temuan benda asing dalam makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palangka Raya. Temuan ini langsung ditindaklanjuti dan telah dilaporkan ke BGN pusat.
Koordinator SPPG Regional Kalimantan Tengah, Elisa Agustino, menegaskan bahwa penelusuran tengah berjalan untuk mengetahui sumber permasalahan. “Benar, ada temuan menonjol. Kami meminta dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebabnya, apakah berasal dari sayur atau lauk. Saat ini kami masih menunggu hasil investigasi,” ujar Elisa, Rabu 26 November 2025.
Ia menjelaskan bahwa laporan awal sudah disampaikan ke pusat. Jika nantinya ditemukan bahwa penyebab berasal dari fasilitas penyimpanan atau pengolahan yang tidak sesuai standar, maka evaluasi akan segera dilakukan. Elisa memastikan bahwa tim internal SPPG melakukan investigasi menyeluruh.
“Tim kami menelusuri seluruh rantai: bahan baku, proses pencucian, perendaman, pengolahan, hingga distribusi. Sayur memang bisa membawa ‘penumpang gelap’, tapi SOP kami sudah jelas, termasuk perendaman air garam. Namun karena ada satu kasus ini, kami harus memeriksa ulang seluruh proses,” jelasnya.
Dia menegaskan, apabila penyebabnya terkait fasilitas, dapur akan ditutup sementara. Jika terdapat kelalaian petugas, evaluasi hingga pergantian personel dapat dilakukan. “Menangani 3.000 porsi per hari tentu ada potensi kejadian. Tapi itu bukan alasan untuk asal-asalan. Semua harus diperiksa kembali, termasuk peran ahli gizi,” tegasnya.
Elisa memastikan bahwa temuan ini tidak berkaitan dengan unsur kesengajaan. BGN juga memperkuat evaluasi internal serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Ia menutup dengan memastikan bahwa keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
MBG di Kalteng: Tantangan Ada pada Luas Wilayah
Sementara itu, kesiapan layanan untuk wilayah 3T dan tantangan geografis luas menjadi dua isu utama dalam percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah. Pemerintah provinsi memastikan dukungan penuh agar implementasi program berjalan merata, terutama bagi masyarakat pedesaan dan terpencil.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya mempercepat pelaksanaan MBG, termasuk melalui kemudahan syarat pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diberikan pemerintah pusat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, mengatakan kelonggaran tersebut memungkinkan wilayah 3T segera menerima pelayanan.
“Wilayah 3T akan segera terlayani SPPG. Syaratnya diberikan kelonggaran agar masyarakat pedesaan dan terpencil dapat menerima manfaat secara optimal,” ujarnya. Herson menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di lapangan sejatinya tidak banyak menemui kendala teknis. Namun tantangan besar terletak pada kondisi geografis Kalteng yang memiliki wilayah sangat luas, dengan sebaran penduduk serta sekolah yang berjauhan.
“MBG di lapangan sebenarnya tidak ada kendala. Kendalanya itu luas wilayah. Kalau mencari Rp3.000 atau Rp1.000 mungkin wilayah ini tidak cukup. Itulah kendalanya,” jelasnya. Pada aspek pengawasan, Herson menegaskan bahwa Pemprov menerapkan sistem berjenjang karena tidak memungkinkan melakukan pemantauan langsung hingga tingkat desa. Pengawasan dilakukan melalui laporan kabupaten/kota.
“Kita monitoring secara berjenjang. Kalau pemprov turun sampai tingkat desa akan sulit. Kita tinggal laporan,” katanya. Pengawasan program dilakukan secara terkoordinasi bersama instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPOM, dan Dinas Pendidikan. “Kita punya Tim Satgas MBG di provinsi dan kabupaten. Tugasnya berkolaborasi dengan BGN untuk memantau, men-support, dan memastikan pelaksanaan program berjalan baik,” terangnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post