SAMPIT – Dorongan kuat kembali disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Wahito Fajriannoor, agar pemerintah daerah segera menerbitkan surat dukungan bagi PLN. Dokumen tersebut menjadi kunci agar pembangunan tower penyeberangan jaringan listrik menuju Pulau Hanaut bisa dimulai tanpa harus menunggu terlalu lama proses perizinan pusat.
“Kami menyambut baik langkah PLN. Untuk Pulau Hanaut, mereka siap bekerja sambil menunggu izin KKPR terbit dari pusat jika sudah ada surat dukungan dari pemerintah daerah. Proses OSS bisa memakan waktu lama, jadi dukungan pemda sangat dibutuhkan,” ujar Wahito Fajriannoor, Rabu 26 November 2025.
Menurutnya, penjelasan teknis yang dipaparkan PLN dalam rapat bersama Komisi I menunjukkan keseriusan mereka. Proyek pembangunan empat tower yang menyeberangi Sungai Mentaya dari gardu induk Bagendang hingga Pulau Lepeh dan Desa Hanaut sebenarnya sudah masuk anggaran 2025, namun belum dapat berjalan karena izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) belum diterbitkan pusat.
Wahito menegaskan perjuangan antara DPRD dan PLN selama ini dilandasi kebutuhan mendesak masyarakat Hanaut terhadap listrik yang stabil. Selama ini, suplai listrik dari Seranau melewati jalur hutan sehingga rawan gangguan, memperlambat penanganan, dan sering menyebabkan pemadaman berhari-hari.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen PLN UP3 Pangkalan Bun. Ini sejalan dengan perjuangan kami demi kelangsungan hidup masyarakat Pulau Hanaut, di mana listrik adalah salah satu kebutuhan dasar,” tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi pemda dan PLN harus berjalan lebih cepat sehingga proyek tidak kembali tertunda. Dalam rapat tersebut, Asisten III Setda Kotim Bima Ekawardhana juga telah menyampaikan kesiapan pemda untuk menerbitkan surat dukungan agar pengerjaan bisa tetap dimulai sambil menunggu izin OSS.
“Kami berharap pemda segera mengeluarkan surat dukungan tersebut, sehingga PLN UP3 Pangkalan Bun dapat mulai bekerja tanpa menunggu izin pusat terlalu lama,” katanya.
PLN UP3 Pangkalan Bun menargetkan pembangunan tower dapat dimulai pada kuartal pertama tahun 2026 dengan masa pengerjaan sekitar tiga bulan. Wahito menyebut hal ini sebagai kabar baik bagi warga yang selama puluhan tahun menunggu jaringan listrik yang layak.
“Ini kabar gembira bagi masyarakat Pulau Hanaut. Kami memberikan apresiasi kepada PLN dan pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen kuat mewujudkan jaringan listrik stabil di sana,” pungkas legislator Demokrat dari dapil III tersebut.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post