PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tengah kini tengah mengkaji dan mempertimbangkan kemungkinan revisi tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN), mulai dari kepala dinas hingga pejabat eselon III dilingkup Pemprov Kalteng.
Kebijakan efisiensi anggaran serta regulasi fiskal dari pemerintah pusat menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBD 2026. Kondisi ini menuntut daerah untuk menyesuaikan arah kebijakan yang diambil.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menjelaskan bahwa saat ini tunjangan ASN dilingkup Pemprov untuk tetap berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun, untuk tahun anggaran 2026, pemerintah sedang melakukan perhitungan ulang agar sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
“Kami sedang menghitung itu, masih menghitung kemungkinan-kemungkinan (dari pertimbangan alokasi anggaran). Karena kita masih melihat struktur APBD di 2026,” ujar Wagub, Senin 15 September 2025.
Ia menambahkan, pembahasan mengenai tunjangan ASN sudah dilakukan di tingkat Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Semua langkah diambil dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah. “Kalau dengan situasi anggaran saat ini, salah satu yang menjadi pertimbangan efisiensi adalah tunjangan.” ucapnya
Menurutnya, tunjangan tetap diberikan dengan harapan mampu mendorong semangat dan kinerja ASN. “Tapi tidak serta-merta terus diturunkan, karena tunjangan itu diharapkan mendorong kinerja ASN. Jadi, sifatnya penyesuaian,” ujarnya.
Menurut Wagub, kebijakan efisiensi menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran daerah saat ini. Setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang, mengingat pemerintah pusat juga mendorong daerah untuk lebih berhemat.
“Dengan kondisi efisiensi sekarang, semua kebijakan dipertimbangkan secara matang. Pemerintah memang meminta kita lebih berhemat,” jelasnya. Terkait RAPBD 2026, Edy menuturkan pola penyusunan anggaran lebih diarahkan pada penyesuaian kebutuhan prioritas.
“RAPBD ini kan hanya untuk melakukan penambahan atau pengurangan. Kalau ada anggaran yang terlalu besar, dikurangi karena efisiensi dan keterbatasan waktu. Sebaliknya, kalau ada yang kurang tetapi sifatnya urgen, ditambahkan.,” terangnya.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga menekankan efisiensi pada kegiatan seremonial. Wagub Edy menyebut, kegiatan yang biasanya dilaksanakan di hotel kini diimbau untuk diganti dengan pertemuan virtual. “Untuk kegiatan seremonial, himbauannya kalau yang bisanya di hotel, jika bisa cukup melalui zoom meeting. Tahun ini kita efisiensi,” tandasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post