PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran, menanggapi keluhan insan pers terkait terbatasnya akses wawancara langsung dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng. Dia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan tersebut diberlakukan untuk menjaga keakuratan informasi dan mencegah distorsi dalam komunikasi publik.
“Saya memang tidak beri kesempatan kepada mereka (OPD), karena saya ingin semua informasi disampaikan melalui satu pintu, yaitu melalui Plt. Kadis Kominfo. Dan datanya, hanya dari saya,” ujar Gubernur Agustiar dalam pertemuan bersama awak media di Istana Isen Mulang, Kamis 31 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua OPD terlibat langsung atau mengikuti seluruh agenda pemerintahan, sehingga berpotensi menyampaikan informasi yang tidak sejalan dengan kebijakan yang sedang dijalankan. “Kadang-kadang mereka tidak semuanya ikut kegiatan kami. Ada yang sudah lima sampai delapan kali absen karena sakit. Pak Gubernur belum pernah sakit. Jadi, kalau wartawan tanya ke mereka, bisa saja jawabannya tidak selaras,” ujar Gubernur dengan nada sambil menyentil.
Dalam kesempatan itu, Agustiar juga menyampaikan sejumlah sektor prioritas pembangunan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, keagamaan, sosial, dan lingkungan hidup. Ia memahami bahwa kebijakan pembatasan ini mungkin menimbulkan kesan kurang terbuka di mata media. “Kami mohon maaf. Mungkin buat teman-teman wartawan terasa kurang. Tapi kalau mau tanya, silakan langsung ke saya. Bukan karena mereka tidak mau menjawab, tapi karena saya yang membatasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya keselarasan informasi untuk menghindari kesalahpahaman atau penyampaian yang keliru, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi publik. “Kadang ada yang tidak paham maksud Gubernur, lalu menyampaikannya secara salah. Itu bisa jadi bola liar dan menimbulkan masalah. Maka ini adalah cara kami menjaga agar informasi tetap utuh dan tidak bias,” jelasnya.
Meski demikian, Agustiar mengakui bahwa pendekatan tersebut bukan tanpa kekurangan. Ia membuka ruang untuk evaluasi terhadap kebijakan ini, terutama di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik. “Ini juga jadi koreksi buat kami. Apakah cara seperti ini masih tepat di era keterbukaan sekarang? Memang ada plus-minusnya. Kalau dibebaskan, nanti bisa ada yang bicara lebih cepat dari Gubernur,” tutupnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post