KUALA KURUN – Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di daerah ini, diharuskan untuk memperkerjakan tenaga kerja lokal yakni sebanyak 15 persen.
“Saya minta seluruh PBS harus mentaati perda itu, dengan mengutamakan mempekerjakan tenaga kerja lokal sebagai karyawan di perusahaan,” ucap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas Evandi, Jumat, 1 Agustus 2025.
Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, keberadaan perda tersebut harus menjadi acuan bagi setiap perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, secara otomatis akan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Gumas.
“Memang sekarang ini ada beberapa PBS yang sulit untuk menerima tenaga kerja lokal, dan malah lebih banyak mengambil tenaga kerja dari luar daerah. Salah satu penyebabnya adalah keterampilan tenaga kerja lokal yang masih rendah. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Untuk mengikat PBS, lanjut dia, sudah dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penerimaan tenaga kerja lokal. Dimana proses penerimaannya akan dilakukan satu pintu melalui dinas transmigrasi, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah (Distranakerkop dan UKM) setempat.
“Dengan MoU antara PBS dan Distranakerkop dan UKM itu, kami akan bisa mengontrol jumlah tenaga kerja lokal yang sudah bekerja di perusahaan,” tukas Legislator dari daerah pemilihan (dapil) III yang mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu dan Miri Manasa ini.
(sid/matakalteng)
Discussion about this post