PALANGKA RAYA – Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Rekonstruksi Politik Hukum Tata Kelola Program Food Estate Berbasis Masyarakat Tani dan Keberlanjutan Ekologi”.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang Kalteng.
Dalam paparannya, Leonard menyampaikan bahwa Program Food Estate menghadapi sejumlah tantangan besar, termasuk potensi risiko sosial, konflik dengan masyarakat lokal, dan kerusakan lingkungan.
“Ke depan diperlukan perencanaan yang holistik serta politik hukum yang dapat melindungi kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Leonard, Selasa (10/12).
Leonard juga menyoroti peran Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang sejalan dengan Prioritas Nasional keenam, yakni membangun dari desa untuk pertumbuhan ekonomi yang merata dan pengentasan kemiskinan.
“Dengan peran ini, Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya menjadi penyedia pangan regional, tetapi juga nasional, sambil memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Leonard menekankan pentingnya diversifikasi pangan dalam pembangunan pertanian. Ia menyarankan agar fokus pada padi sawah tidak semata-mata menjadi prioritas, melainkan juga padi ladang, singkong, jagung, umbi-umbian, serta pengembangan hortikultura untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Leonard menambahkan bahwa sektor pertanian harus terintegrasi secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Ini melibatkan UMKM, koperasi, industri kecil menengah (IKM), hingga sektor manufaktur dengan memperhatikan supply chain, value chain, dan skala produksi untuk menarik minat investor di hilir. Konsep pengembangan seperti One Village One Product (OVOP) dan One Product One Region (OPOR) harus lebih dikembangkan.
Leonard mengajak agar pembangunan pertanian tidak hanya berbasis pada sektor tradisional, melainkan juga memanfaatkan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI) dan teknologi informasi. Ini akan menarik minat generasi milenial dan Gen Z, serta memperkuat literasi digital untuk pemasaran dan literasi keuangan untuk mempermudah akses permodalan.
“Membangun kelembagaan petani yang kuat sangat penting, salah satunya dengan membentuk korporasi petani. Semua pihak, terutama petani lokal, harus terlibat dalam program ini. Jangan sampai rakyat Kalimantan Tengah hanya menjadi penonton,” tegas Leonard.
Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis teknologi, diharapkan program Food Estate dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan Indonesia secara keseluruhan.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post