PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2024, Rabu, 4 Desember 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, mengidentifikasi, serta mensinkronkan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui forum Rakortekrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional.
Kepala Bappedalitbang Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya menjelaskan pentingnya kegiatan ini untuk memastikan usulan program pembangunan tahun 2026 dapat diproses dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Leonard menekankan bahwa setiap usulan program harus didukung dengan Readiness Criteria (RC) atau kriteria kesiapan yang menjamin kelengkapan dan kesiapan suatu program agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan sukses.
“Usulan tersebut harus didukung dengan berbagai dokumen lengkap, seperti sertifikat lahan, studi kelayakan proyek, dokumen lingkungan, dan Rencana Anggaran Biaya,” ujar Leonard.
Selain itu, Leonard juga menyoroti pentingnya persiapan yang matang dalam pengajuan usulan program, yang meliputi dokumen seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga dokumen perencanaan teknis sektoral. Semua dokumen ini akan menjadi dasar agar proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Leonard mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045, serta tengah menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2025-2029.
“Arah kebijakan pembangunan di Kalimantan Tengah berfokus pada transformasi sebagai lumbung pangan nasional dan pusat konservasi internasional,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Leonard juga menyampaikan arahan Menteri Pekerjaan Umum pada pembukaan Rakorbangwil tahun 2024, yang menekankan tiga strategi utama dalam penyusunan program infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2026. Pertama, mempedomani Asta Cita dengan fokus pada swasembada pangan dan pemerataan wilayah; kedua, mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada; dan ketiga, memperkuat kerja sama lintas kementerian serta pemerintah daerah untuk mendukung target pembangunan nasional.
“Kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 mencakup fokus pada swasembada pangan, energi, konektivitas jalan, infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, serta infrastruktur yang berketahanan iklim,” tandas Leonard.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan setiap kegiatan pembangunan yang diajukan dapat selaras dengan kebijakan nasional dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post