PALANGKA RAYA – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama organisasi masyarakat (ormas) se-Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis, 12 September 2024.
Kegiatan FGD yang digelar dalam rangka proyek perubahan PKN 1 angkatan LX LAN RI Tahun 2024 dengan tema ‘Transformasi Peran Polri dalam Penyelesaian Konflik Sosial Sengketa Lahan melalui Pendekatan Kearifan Lokal Falsafah Huma Betang’ tersebut, dibuka oleh Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rakhmad Setyadi, mewakili Kapolda Irjen Pol Djoko Poerwanto.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Karorena Polda Kalteng Kombes Pol Andreas Wayan Wicaksana yang juga selaku penggagas kegiatan dan diikuti sejumlah pejabat utama Polda, Kepala Biro Hukum Sekertaris Daerah serta seluruh ormas se-Prov. Kalteng.
Dalam sambutannya, Wakapolda menyampaikan bahwa FGD yang digelar ini merupakan transformasi peran Polri untuk menyelesaikan permasalahan konflik sosial dan lainnya melalui pendekatan kearifan lokal falsafah Huma Betang.
Dimana dalam falsafah Huma Betang sendri terdapat nilai-nilai Pluralismen atau paham yang mengakui dan menerima adanya perbedaan keanekaragaman untuk bersama memecahkan masalah melalui musyawarah.
“Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga Bangsa ini hingga tidak ada yang terpecah belah satu sama lain. Karena Kalteng ini merupakan satu kesatuan dan keluarga,” ungkapnya.
Lebih dalam, Rakhmad mengajak seluruh ormas dan tokoh masyarakat agar selalu meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi untuk menjaga Kalimantan Tengah aman dan nyaman.
“Saya juga berharap kedepan unsur Stakeholder terkait bisa merumuskan kebijakan untuk menekan terjadinya konflik sosial dan sengketa lahan. Kita semua harus sepakat bahwa penyelesaian permasalahan tidak perlu ada yang namanya konflik,” tuturnya.
Sementara itu, Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji menambahkan bahwa dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Betang Kebanggaan yang diinisiasi oleh Karorena Kombes Pol Andreas Wayan.
“Acara tersebut diakhiri dengan penandatangan deklarasi damai penyelesaian konflik sosial dan sengketa lahan oleh Wakapolda Kalteng bersama seluruh peserta FGD,” pungkasnya.
(rzl/matakalteng)
Discussion about this post