PALANGKA RAYA – Pemilihan serentak tahun 2024 di Indonesia akan menjadi momentum yang sangat penting bagi demokrasi di negeri ini. Namun, tentunya ada risiko dan kerawanan yang perlu diantisipasi dalam menjalankan amanah dan melaksanakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran.
Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kalteng melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pembuatan pemetaan rawan ini, Bawaslu membagi kedalam tiga kategori kerawanan yaitu kerawanan tinggi, kerawanan sedang, dan kerawanan rendah.
“Berdasarkan konsep yang dipetakan oleh Bawaslu RI, Kalimantan Tengah terkategori Rawan Rendah, kerawanan tersebut pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024,” ujar Siti Wahidah, anggota Bawaslu Kalteng, pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekaligus Launching Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024, di Palangka Raya, Senin (5/8).
Wahidah menambahkan melalui data IKP 2024 dan kerawanan isu strategis, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan. Hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 akan dijadikan sebagai dasar strategi pencegahan. Dalam pemetaan rawan tersebut, terdapat beberapa tahapan yang memiliki potensi kerawanan rendah, antara lain; tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar PEMILIH adanya Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT.
Hal ini disebabkan oleh hak memilih menjadi isu yang rawan dikarenakan pada pemilu/pemilihan masih terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum melakukan perekaman KTP-el atau biasa disebut sebagai penduduk potensial pemilih belum perekaman KTP-el Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih.
“Terjadinya data ganda disebabkan oleh proses pencocokan dan penelitian data kependudukan yang berasal dari DP.4 masih belum mutakhir,” sebut Wahidah. Tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, kerawanan ini disebabkan oleh adanya gugatan hasil pemilu/pilkada. Adanya potensi perubahan suara ini biasa dilakukan dengan cara melakukan penambahan atau pengurangan suara saat rekapitulasi berjenjang.
Tahapan pemungutan suara, kerawanan ini disebabkan oleh kesalahan teknis penyelenggaraan serta banyak hal antara lain keteledoran kesengajaan, atau kurang cakapnya petugas yang berwenang dalam melaksanakan tugas pemungutan suara yang berpotensi menyebabkan adanya pemilihan suara ulang, dukungan perlengkapan pemungutan suara yang tidak lengkap, pelanggaran prosedur pemungutan suara serta kesalahan pada saat penghitungan suara.
“Ketidaknetralan ASN pada tahapan kampanye, kerawanan ini diantaranya disebabkan karena adanya tekanan struktural, kekhawatiran mutasi jabatan atau mandeknya karir, tukar jasa, hubungan kekerabatan, kepentingan pragmatis, dan kultur feodal,” lanjut Wahidah.
Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan, kerawanan ini tidak dapat dihindari tetapi dapat diantisipasi dengan berkoordinasi kepada KPU mengenai Pemetaan TPS yang strategis untuk menghindari bencana alam yang terjadi. Dalam pemetaan rawan tersebut, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis pada IKP, meninjau kembali hasil IKP dan melakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi dalam instrumen yang telah disediakan oleh Bawaslu RI.
Hasil imbang dan obyektif dari pemetaan rawan tersebut akan menjadi dasar strategi pencegahan pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kalimantan Tengah. “Sebagai warga negara yang baik, mari kita semua turut serta untuk menjaga dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar berjalan secara adil, aman, dan damai,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post