SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur Abdul Kadir mengingatkan, selama ini Pemerintah Daerah sangat bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan programnya, untuk itu kedepan Kerjasama dengan sektor swasta perlu di menjadi pilihan terutama untuk proyek-proyek besar.
“Dapat melalui skema Public-Private Partnership (PPP) bisa menjadi solusi. Kolaborasi ini akan mengurangi beban APBD dan mempercepat realisasi proyek pembangunan,”ujarnya, Senin 5 Agustus 2024.
Sektor swasta lanjutnya, dapat membawa efisiensi, inovasi, dan sumber daya tambahan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Selain itu ia juga menyarankan pemerintah juga harus memanfaatkan teknologi dalam setiap pembangunan.
“Penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Digitalisasi proses administrasi akan mempermudah pengawasan dan mempercepat pelayanan publik,”tegasnya.
Teknologi juga kata Abdul Kadir, dapat membantu dalam pengumpulan data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Termasuk jika ada komplain atau aduan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
“Contohnya, banyak yang meminta Pemda meningkatkan kualitas pelayanan RSUD. dr. Murjani, mulai dari ketersediaan tenaga dokter spesialis dan banyaknya pasien yang tidak mampu ditangani dan langsung dirujuk,”bebernya.
Menurutnya aduan itu sangat berdasar dan sudah seharusnya sampai ke telinga pemerintah daerah dengan cepat. Karena pihaknyapun menilai, termasuk layanan pasien BPJS yang sangat lambat menyebabkan antri dalam pelayanan serta pengambilan obat yang dapat berlangsung berjam-jam.
“Ini keluhan masyarakat yang lapor kepada kami. Baik itu melalui media sosial karena kelancaran teknologi masa kini, maupun secara langsung,”tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post