PALANGKA RAYA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengembangkan sumber daya alam guna penggerak ekonomi. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung dengan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi, bertempat di Kantor BRIN, Jakarta, Rabu, 7 Januari 2024.
Pertemuan ini membicarakan Kerja Sama Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 antara kedua belah pihak. Leonard menekankan perlunya adanya Nota Kesepahaman Sinergi untuk memperjelas proses kerja sama dan menyusun kajian yang mendalam sehingga kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan optimal.
“Dalam waktu dekat ini akan diikat dalam perjanjian Nota Kesepahaman Sinergi antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan BRIN,” ungkap Leonard.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi menyampaikan pembinaan teknis terkait pembuatan Nota Kesepahaman Sinergi, penyusunan Rencana Induk, dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kalteng.
“RIPJ-PID sebagai dokumen yang memberikan arah kebijakan riset dan inovasi, serta pemanfaatannya akan memainkan peran penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah,” sebutnya.
Terdapat beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut untuk dilanjutkan, seperti pembuatan RIPJ-PID, kajian Produk Unggulan Daerah (PUD), serta mempercepat pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Keterlibatan perangkat daerah diharapkan dapat mendorong kajian yang lebih mendalam dan dapat mengeksploitasi potensi yang strategis.
Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan BRIN menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sebagai penggerak ekonomi.
“Dalam prosesnya, RIPJ-PID akan menjadi instrumen penting dalam menyusun kebijakan riset dan inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas pemerintahan, pelayanan publik, dan daya saing daerah,” pungkas Yopi.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post