PALANGKA RAYA – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Katma F. Dirun mengatakan, untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan publik, diperlukan adanya data penilaian terhadap kinerja pelayanan yang berbasis pada pendapat masyarakat, salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik di Provinsi Kalteng Tahun 2022, di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 21 Juni 2022.
“Sebagaimana amanat PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun, mempublikasikan hasil survei, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri PANRB,” ungkapnya
Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalteng telah melaksanakan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, dan memperoleh Nilai Rata-Rata (NRR) 85,26 yang dikategorikan Baik.
“Mengamati hasil laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021, perlu dilakukan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat menuju pelayanan publik berkualitas dunia,” tuturnya.
Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Forum Konsultasi Publik, sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ini berdasarkan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
“Oleh karena itu, saya berharap, kegiatan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB ini mampu menjadi momentum tepat dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang terukur serta penetapan prioritas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah,” harapnya.
Menutup sambutannya, Katma F. Dirun mengajak semua pihak untuk terus memperkuat komitmen dan sinergi bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan prima bagi masyarakat Kalteng. Ini demi terwujudnya Kalteng Makin BERKAH.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB beserta jajaran yang pada saatnya nanti akan memberikan pencerahan mengenai standar penyelanggaraan pelayanan publik,” tandasnya.
(vi/matakalteng.com)
