PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) gelar Focus Group Discussion (FGD) penentuan skenario pembangunan sebagai bahan penyusunan grand design pembangunan Provinsi Kalteng 2045.
“Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Perpem nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran, pembangunan Nasional. Maka pemerintah Provinsi Kalteng sebagai bagian dari NKRI, akan menyusun grand design Provinsi Kalteng 2045,” kata Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy saat membuka kegiatan FGD, di Aula Bappedalitbang Kalteng, Rabu Februari 2020.
Nurul Edy mengatakan, hal tersebut dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkwalitas dan efektif.
“Seperti kita ketahui bersama, Provinsi Kalteng memiliki luas wilayah 153.564 KM², atau 1,5 kali luas pulau Jawa yang secara administrasi pemerintah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, memiliki SDA yang berlimpah di berbagai sektor seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertanian dan lain sebagainya tentu mempunyai potensi dan keunggulan yang berbeda satu dengan yang lainnya,” ujarnya.
Ia menyebut, potensi dan keunggulan daerah ini perlu dikembangkan secara optimal terlebih bagi posisi strategis Kalteng yang berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur. Dimana ibu kota negara RI yang baru akan segera dibangun, tentunya merupakan peluang yang harus dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Salah satu tahapan penting untuk terwujudnya sebuah dokumen grand design pembangunan Kalimantan adalah skenario pembangunan, sebagai tindak lanjut hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang telah dibahas beberapa waktu yang lalu di tempat ini,” jelasnya.
Ia mengatakan, pembangunan ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan program kewilayahan yang layak dan mendesak, untuk dilakukan sekaligus untuk memberikan gambaran tentang arah pembangunan kedepan yang dilakukan melalui proses partisipatif dan sistematis di antara berbagai sektor dan stakeholder terkait.
(ys/matakalteng.com)
Discussion about this post