JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan alokasi 1.000 rumah subsidi untuk wartawan di Indonesia. Langkah ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, yang menyatakan bahwa program ini sangat dibutuhkan oleh wartawan yang belum memiliki rumah.
Hendry mengungkapkan, dari sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia, lebih dari separuhnya belum memiliki rumah. “Lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri,” kata Hendry dalam pertemuan dengan Menteri Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4).
Pada kesempatan tersebut, sebuah nota kesepahaman (MoU) juga ditandatangani antara Kementerian PKP, Komdigi, dan BPS untuk mendukung pelaksanaan program ini. Rumah subsidi ini diperuntukkan bagi wartawan yang belum memiliki rumah dan memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan, atau Rp13 juta per bulan bagi yang sudah menikah di wilayah Jabodetabek.
Keunggulan dari program ini adalah bebas dari PPN, BPTB, dan PGB, dengan uang muka hanya 1 persen. Harga rumah subsidi ini maksimal Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek dan Rp165 juta untuk daerah lain, dengan skema cicilan hingga 20 tahun dan bunga tetap 5 persen. Angsuran bulanan berkisar antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta.
Program rumah subsidi ini sebelumnya juga telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru. Rencananya, minggu depan, program serupa akan diperluas untuk tenaga kerja migran. Menteri Maruarar Sirait mengingatkan agar para wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
“Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafidz menyambut baik program ini dan berharap agar kuotanya bisa diperbesar. “Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga memberi target agar 100 rumah pertama bisa diserahkan pada 6 Mei mendatang. “Pesan Presiden Prabowo jelas: kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat,” katanya. BPS akan memastikan penerima rumah subsidi terdata dengan jelas secara by name dan by address. Selain itu, wartawan yang menerima bantuan rumah subsidi ini harus memiliki sertifikat kompetensi.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post