PALANGKA RAYA — Kemiskinan tetap menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, menyoroti rendahnya kemandirian ekonomi masyarakat sebagai faktor utama yang memperparah kondisi tersebut.
Menurut Arif, berbagai program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah sejauh ini belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Ia menilai bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi harus dibarengi dengan strategi jangka panjang seperti pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, dan peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.
“Pemerintah harus fokus menciptakan ruang ekonomi bagi masyarakat. Bantuan saja tidak cukup, perlu pembinaan dan dukungan berkelanjutan,” ujar Arif, Senin 12 Mei 2025.
Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang merata. Ia menyerukan pentingnya penciptaan ekosistem ekonomi yang inklusif, yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Kunci pengentasan kemiskinan ada pada kolaborasi. Semua pihak harus bergerak bersama untuk menciptakan solusi,” tegasnya.
DPRD mendorong agar pemerintah lebih serius dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, termasuk melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Langkah konkret dan terukur dinilai penting untuk memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menyentuh akar permasalahan.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post