SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan akan terus mengawal penanganan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di Kotim dan sejumlah wilayah lain di Kalimantan Tengah. Komisi II DPRD Kotim menegaskan pengawasan akan dilakukan hingga pasokan listrik kembali normal dan masyarakat tidak lagi dirugikan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kotim, Ahyanoor, usai rapat kerja bersama PT PLN dan sejumlah instansi terkait di ruang rapat belakang DPRD Kotim, Selasa 28 Juli 2026.
Menurut Ahyanoor, gangguan kelistrikan yang terjadi bukan hanya dialami Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi juga berdampak pada sejumlah daerah lain seperti Kapuas, Pulang Pisau hingga Palangka Raya. Ia menilai permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi peralatan kelistrikan yang sudah berusia lama sehingga memerlukan perbaikan menyeluruh.
“Dari rapat mitra kerja ini menjadi jelas bahwa permasalahan kelistrikan bukan hanya terjadi di Kotim. Daerah lain seperti Kapuas, Pulang Pisau hingga Palangka Raya juga mengalami gangguan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan PLN dapat terealisasi sehingga masyarakat tidak lagi mengeluhkan pemadaman,” ujarnya, Selasa 28 Juli 2026.
Komisi II DPRD Kotim juga menyoroti dampak pemadaman listrik terhadap pelayanan air bersih, terutama di wilayah selatan Kotim yang saat ini mengalami krisis air.
Ahyanoor meminta Perumdam agar tetap memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, sementara kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang belum menjadi pelanggan dapat dikoordinasikan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim.
Ia menambahkan, ketersediaan air bersih sangat penting mengingat mulai muncul berbagai penyakit akibat kesulitan memperoleh air. Karena itu, sinergi antara Perumdam, BPBD, puskesmas, dan rumah sakit diharapkan mampu membantu masyarakat hingga kondisi kembali normal.
Selain itu, Ahyanoor mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya terkait penyebab pemadaman listrik. Menurutnya, berbagai spekulasi yang beredar di media sosial justru dapat menimbulkan keresahan.
“Jangan memakan mentah-mentah informasi yang belum jelas. Ada berbagai isu yang berkembang, termasuk soal batu bara, padahal belum tentu benar. Masyarakat sebaiknya menunggu informasi resmi dari pihak berwenang,” tegasnya.
Ia berharap proses perbaikan yang dilakukan PLN dapat berlangsung cepat sehingga aktivitas masyarakat, baik pelaku usaha besar maupun usaha kecil, tidak lagi terganggu akibat pemadaman listrik berkepanjangan.
Dalam rapat kerja tersebut, DPRD Kotim bersama para pihak menyepakati beberapa poin penting. Pertama, DPRD akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan penanganan pemadaman listrik serta memastikan upaya perbaikan yang dilakukan PLN berjalan sesuai rencana guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
Kedua, pihak PLN menyampaikan komitmen bahwa proses perbaikan sistem kelistrikan ditargetkan selesai dan kondisi pasokan listrik kembali normal pada pekan kedua Agustus 2026, dengan tetap mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan.
Ketiga, DPRD meminta PLN terus meningkatkan pelayanan yang optimal, responsif, dan transparan kepada masyarakat, termasuk menyampaikan informasi secara berkala mengenai jadwal pemadaman, perkembangan proses perbaikan, serta langkah-langkah penanganan gangguan kelistrikan.
Keempat, Perumdam diminta tetap berkomitmen memberikan pelayanan air bersih secara maksimal kepada seluruh pelanggan, khususnya masyarakat di wilayah selatan Kotim yang terdampak pemadaman listrik.
Sementara untuk masyarakat yang belum menjadi pelanggan, distribusi bantuan air bersih akan dikoordinasikan bersama BPBD Kotim sebagai leading sector penanganan keadaan darurat agar penyaluran bantuan dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post