SAMPIT – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2026. Sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sejak awal tahun kini harus dievaluasi ulang agar tetap sesuai dengan kemampuan anggaran dan kondisi lapangan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar Tistama, mengungkapkan bahwa perubahan harga akibat kenaikan BBM berdampak pada hampir seluruh komponen pekerjaan konstruksi.
“Yang saya sampaikan tadi bahwa kita masih banyak kegiatan yang belum terlaksana sampai saat ini. Kenaikan BBM itu praktis mengubah harga semuanya. Banyak yang sudah kami siapkan di awal tahun itu praktis berubah semua,” ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kotim, Rabu 17 Juni 2026.
Menurut Mentana, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh paket pekerjaan yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek yang dijalankan nantinya tetap realistis dan dapat diselesaikan sesuai target.
“Itu makanya ada keterlambatan ini. Kita mereview harga awal, kemudian kita review berdasarkan kenaikan harga ini. Kita lihat mana yang masih bisa dilaksanakan dan mana yang karena faktor kenaikan harga menjadi tidak memungkinkan untuk dikerjakan,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya belum memutuskan proyek mana yang akan ditunda karena seluruh kegiatan masih dalam tahap kajian bersama perangkat daerah terkait, termasuk Bapperida dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Harapan kita bisa terlaksana semua sesuai dengan target. Tetapi kita masih mereview yang mana yang bisa dikerjakan dan yang mana tidak bisa dikerjakan,” tegasnya.
Mentana mencontohkan, jika sebuah pembangunan mengalami lonjakan biaya yang signifikan hingga tidak dapat diselesaikan secara utuh, maka proyek tersebut lebih baik ditunda daripada dipaksakan namun hasilnya tidak fungsional.
“Kalau misalnya anggarannya tidak cukup dan bangunannya tidak selesai, tentu tidak akan bermanfaat. Itu yang menjadi bahan pertimbangan kami saat ini,” ujarnya.
Selain faktor anggaran, kesiapan waktu pelaksanaan juga menjadi perhatian. Menurutnya, setiap pekerjaan akan dihitung kembali untuk memastikan dapat diselesaikan sesuai kontrak. Jika dinilai tidak memungkinkan selesai tepat waktu, proyek tersebut berpotensi ditunda.
“Kalau hitungan kami tidak selesai, ya kita pending. Tapi kalau mampu diselesaikan, tidak ada alasan bagi rekanan untuk tidak mengerjakan karena nanti ada konsekuensi sesuai kontrak,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post