SAMPIT – Wakil Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menilai persoalan pendidikan di daerah tersebut hingga kini masih didominasi masalah klasik, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana hingga belum meratanya tenaga pendidik di sejumlah wilayah pedalaman.
Menurutnya, kondisi itu masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kotim.
“Persoalan utamanya tentu pertama yang dari dulu masalah klasik adalah sarana dan prasarana, karena sampai saat ini pemerintah daerah masih membutuhkan atensi dari perhatian anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Riskon Fabiansyah, Selasa 12 Mei 2026.
Ia mengatakan, kebutuhan pembangunan dan revitalisasi sekolah masih sangat tinggi. Bahkan hingga saat ini masih ditemukan sekolah di sejumlah desa dan kelurahan yang belum pernah tersentuh pembangunan sejak lama.
“Sekarang melalui dana revitalisasi dan untuk tahun ini kita minim dana itu. Karena masih ada juga kita temukan sekolah yang ada di daerah kelurahan desa kita yang dari zaman Indonesia merdeka belum pernah tersentuh anggaran,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, Riskon juga menyoroti belum meratanya distribusi tenaga pendidik di satuan pendidikan yang ada di Kotim. Menurutnya, pemenuhan guru masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.
“Yang kedua terkait pemenuhan tenaga pendidik, sampai saat ini kita masih belum bisa memenuhi pemerataan tenaga pendidik di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ucapnya.
Terkait angka putus sekolah, ia menilai kondisi di Kotim masih dalam kategori wajar berdasarkan data pemerintah. Meski demikian, pihaknya berharap ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan agar angka tersebut terus ditekan.
“Putus sekolah kita berdasarkan rilis dari pemerintah kemarin masih wajarlah untuk pendidikan 12 tahun, tapi memang ke depan harapan kita ini menjadi perhatian karena kita masih perlu banyak evaluasi dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya.
Riskon menjelaskan, kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi angka putus sekolah. Selain itu, luas wilayah dan kondisi geografis Kotim juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pendidikan.
“Kendala yang mempengaruhi angka putus sekolah pertama kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemudian juga sarpras yang tidak merata di Kabupaten Kotawaringin Timur karena topografi kita berbeda dengan di Pulau Jawa,” jelasnya.
Ia menambahkan, jarak tempuh menuju sekolah di sejumlah wilayah pedalaman masih cukup jauh sehingga menyulitkan para orang tua mengantar anak-anak mereka untuk bersekolah setiap hari.
“Kalau di Pulau Jawa mungkin 10 sampai 15 menit sudah sampai sekolah, kita bisa berkilo-kilo. Jadi ini bisa jadi kendala para orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya sekolah di daerah terpencil,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post