SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah, menilai rencana pengangkatan karyawan MBG menjadi aparatur sipil negara (PNS) berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan bersama Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng), Dr. A. Teras Narang. Dia menegaskan, masih banyak tenaga honorer di Kotim yang telah mengabdi lebih dari lima tahun namun belum mendapatkan kejelasan status.
“Saat ini masih banyak sekali tenaga honorer yang bahkan lebih dari 5 tahun sudah mengabdi namun tidak ada diistimewakan untuk diangkat secara cuma-cuma menjadi PNS. Bahkan mereka tidak tahu kejelasan nasib mereka ketika kontrak mereka sudah habis nantinya karena pemerintah pusat menegaskan tidak ada lagi pengangkatan tenaga kontrak. Kami harap hal ini bisa disampaikan Bapak Teras Narang nantinya di tingkat pusat,” ujar Riskon, Sabtu 28 Februari 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus. Terlebih, banyak tenaga honorer yang selama ini bekerja di berbagai sektor pelayanan publik dan telah memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Dia juga menyoroti ketidakpastian yang kini membayangi para tenaga kontrak. Dengan adanya penegasan dari pemerintah pusat bahwa tidak ada lagi pengangkatan tenaga kontrak, para honorer khawatir terhadap masa depan pekerjaan mereka ketika masa kontrak berakhir.
“Kami berharap aspirasi tersebut dapat diperjuangkan di tingkat pusat agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan asas keadilan serta memperhatikan pengabdian tenaga honorer yang telah lama bekerja di daerah,” tegasnya. Dia menambahkan, pemerintah di semua tingkatan perlu mencari solusi yang tidak menimbulkan gejolak sosial, sekaligus memberikan kepastian hukum dan kepastian kerja bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di Kotim.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post