SAMPIT – Evaluasi akhir tahun yang rutin dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menjadi momentum penting untuk memetakan kelemahan dan perbaikan ke depan.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, menyebut evaluasi dari Januari hingga Desember 2025 sejatinya telah menggambarkan secara jelas kekurangan yang harus dibenahi pada 2026 mendatang.
“Ini memang sudah menjadi kebiasaan Kabupaten Kotawaringin Timur, setiap mau menghadapi akhir tahun dilaksanakan evaluasi. Artinya dari Januari 2025 sampai Desember kita sudah tahu benar kelemahannya di mana. Tinggal bagaimana di 2026 ini kita memperbaiki kekurangan-kekurangan itu, dan yang belum bisa dilaksanakan di 2025 dilanjutkan di 2026,” kata Rudianur, Selasa 30 Desember 2025.
Dari hasil evaluasi lintas sektor yang disampaikan dalam rapat, DPRD Kotim menyoroti laporan Polres Kotim, khususnya terkait angka kecelakaan lalu lintas dan peredaran narkoba yang dinilai masih cukup tinggi.
Meski secara data disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Rudianur menilai kondisi di lapangan masih perlu perhatian serius.
“Kalau kita melihat evaluasi, angka kecelakaan itu lumayan tinggi. Mudah-mudahan di 2026 nanti bisa ditekan lagi. Sama juga dengan narkoba, walaupun dari laporan Polres katanya sudah menurun, ada yang 13 persen, ada yang sekian persen dari 2024 lalu. Tapi itu laporan. Kalau menurut saya di praktiknya masih cukup tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya menekan angka kecelakaan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah secara aktif, terutama dalam pembenahan infrastruktur jalan.
“Harus tetap berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau bicara kecelakaan, ini kan otomatis berkaitan dengan infrastruktur. Struktur jalan harus dibenahi, misalnya jalan yang tidak memiliki penerangan, jalan berlubang, jalan sempit, ini semua berpengaruh,” jelasnya.
Sementara itu, dari laporan TNI, Rudianur menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang hingga kini dinilai belum berjalan optimal di seluruh wilayah Kotim. Ia menyebut masih ada desa dan kecamatan yang belum membangun atau menjalankan koperasi tersebut secara maksimal.
“Koperasi Merah Putih ini hari ini masih beberapa desa dan beberapa kecamatan yang belum membangun. Kita lihat saja nanti di 2026. Semoga di 2025 ini berjalan, karena kan baru beberapa bulan. Kalau sudah berjalan satu tahun penuh, laporannya tentu akan lebih bagus,” katanya.
Adapun terkait Pemerintah Kabupaten Kotim, Rudianur menilai evaluasi yang disampaikan belum sedetail laporan dari TNI dan Polri. Namun ia meyakini Pemkab Kotim terus melakukan pembenahan sebagai bekal menghadapi 2026.
“Pemkab ini kan tidak melaporkan seperti TNI Polri. Kalau dilaporkan mungkin banyak juga kelemahannya. Tapi yang pasti pemerintah daerah sedang berbenah diri di 2025 ini, dan 2026 harusnya jauh lebih maju,” ucapnya.
Menanggapi isu efisiensi dan kemungkinan pemangkasan anggaran di tahun 2026, Rudianur mengaku belum mendengar secara pasti kebijakan tersebut. Namun ia menegaskan, pembangunan daerah tidak boleh hanya bergantung pada APBD maupun APBN.
“Untuk 2025 memang ada efisiensi. Tapi bagaimanapun pemerintah daerah tidak harus selalu menggunakan anggaran pemerintah. Banyak pengusaha di Kotim yang bisa diajak membangun. Masa perusahaan-perusahaan bekerja di sini, hasilnya dibawa keluar semua. Tinggal komunikasi dan kolaborasi saja sebenarnya,” tegasnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta unsur TNI-Polri menjadi kunci agar pembangunan di Kotim tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus menjawab berbagai catatan penting hasil evaluasi tahun 2025.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post