SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir, menyoroti serius persoalan layanan kesehatan yang hingga kini dinilai belum mengalami perbaikan berarti, terutama di RSUD dr. Murjani Sampit.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan pemerintah terhadap masyarakat.
“Kami terus menerima aspirasi masyarakat, dan sebagian besar keluhan datang dari sektor kesehatan. Terutama soal pelayanan di RSUD dr. Murjani yang dinilai masih jauh dari harapan, baik dari segi fasilitas maupun ketersediaan dokter spesialis,” ujarnya, Rabu 29 Oktober 2025.
Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi konkret. Banyak pasien dari Kotim yang harus dirujuk ke Palangka Raya karena rumah sakit daerah belum mampu memberikan layanan spesialis secara memadai.
“Ini masalah klasik yang terus berulang. Padahal Kotim adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah. Seharusnya kita punya rumah sakit yang lengkap dan berkualitas,” tegasnya.
Abdul Kadir menilai, persoalan ini bukan lagi sekadar masalah teknis, tetapi sudah mencerminkan lemahnya tata kelola pelayanan publik di sektor kesehatan.
Ia meminta Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen RSUD dr. Murjani, serta menyiapkan langkah-langkah pembenahan yang konkret dan terukur.
“Perlu ada keberanian untuk membuat perubahan. Jangan hanya mengulang pola lama yang terbukti tidak efektif. Layanan kesehatan adalah urusan hidup manusia, bukan sekadar angka dalam laporan administrasi,” katanya.
Sebagai langkah jangka pendek, ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan Rumah Singgah Pasien Tidak Mampu di Palangka Raya.
Fasilitas tersebut akan sangat membantu pasien rujukan, khususnya yang harus menjalani pengobatan jangka panjang seperti cuci darah, agar tidak terbebani biaya tempat tinggal selama perawatan.
“Rumah singgah ini bentuk nyata kepedulian. Banyak warga kecil yang kesulitan karena harus bolak-balik ke Palangka Raya tanpa dukungan fasilitas. Pemerintah harus hadir untuk mereka,” tuturnya.
Abdul Kadir menegaskan, DPRD akan terus mengawal persoalan ini agar penanganan sektor kesehatan tidak hanya menjadi rutinitas birokrasi, melainkan prioritas nyata.
“Pelayanan kesehatan adalah cermin kemanusiaan. Ketika rakyat sakit dan tidak mendapatkan layanan yang layak, maka di situlah letak tanggung jawab kita diuji,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
