SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menegaskan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses hukum terkait dugaan kasus pengadaan alat berat di daerah tersebut. Ia memastikan, lembaga legislatif akan bersikap profesional serta siap memberikan keterangan jika memang dibutuhkan aparat penegak hukum.
“Sejauh ini masih belum ada anggota DPRD, baru ketua komisi yang dimintai keterangan terkait dugaan kasus pengadaan alat berat di Kotim. Kita di DPRD profesional, kita menghargai proses hukum dan menghargai tugas serta fungsi kawan-kawan kita di yudikatif, penegak hukum,” kata Rimbun, Kamis 28 Agustus 2025.
Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi DPRD untuk menghalangi proses penyelidikan maupun penyidikan yang sedang berjalan. Justru, menurutnya, sikap kooperatif merupakan bentuk tanggung jawab moral lembaga legislatif dalam mendukung transparansi dan penegakan hukum di daerah.
“Kalau nanti kami diminta memberikan keterangan, tentu kami siap. Itu bagian dari tanggung jawab kami sebagai lembaga yang menghormati supremasi hukum,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Rimbun menambahkan, kasus dugaan pengadaan alat berat tersebut menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah agar lebih hati-hati dalam melaksanakan setiap program, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama.
“Ini bisa menjadi evaluasi bersama. Kita ingin setiap program pembangunan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Dengan demikian, DPRD Kotim menegaskan komitmennya untuk tetap bekerja sesuai tupoksi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, untuk proses hukum yang sedang berjalan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
“Kami ingin masyarakat juga melihat bahwa DPRD mendukung proses hukum. Jangan sampai ada anggapan kita menghalangi atau menutup-nutupi. Kita terbuka, transparan, dan profesional,” tutup Rimbun.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post