SAMPIT – Kebijakan efisiensi anggaran yang kembali diberlakukan pemerintah pusat tahun depan dipandang sebagai tantangan serius bagi daerah. Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menegaskan, kondisi tersebut harus disikapi dengan strategi tepat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi program yang menyentuh masyarakat.
“Program-program yang berpihak kepada masyarakat pasti kita dukung. Terkait efisiensi yang akan dilanjutkan, kami sepakat program yang bisa ditunda maka kita tunda. Program prioritas adalah yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Kotim,” ujar Rimbun, Sabtu 16 Agustus 2025.
Menurutnya, Pemkab dan DPRD harus solid mencari terobosan di tengah keterbatasan. Salah satunya dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan.
“Kami minta kekompakan baik dari pemda, DPRD, masyarakat, maupun perusahaan yang berinvestasi di Kotim agar pajak yang sempat tertunda atau diabaikan bisa kita kejar. DPRD akan ikut mengawal hal ini,” tegasnya.
Rimbun juga menekankan pentingnya keseimbangan antara penerimaan pajak dari perusahaan dengan kewajiban masyarakat. Untuk pajak yang bersentuhan langsung dengan warga, pendekatan persuasif akan dikedepankan.
“Kalau dengan masyarakat kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Walaupun ada pajak yang bersentuhan dengan masyarakat pasti kita upayakan untuk pendekatan dan sosialisasi supaya bisa sejalan dengan keinginan kita bersama untuk Kotim,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post