SAMPIT – Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan strategis dan kritis terhadap substansi anggaran yang diajukan.
“Dengan mempertimbangkan proses pembahasan, kondisi fiskal daerah, serta berbagai masukan strategis, maka Fraksi Partai Golkar dapat menerima Ranperda Perubahan APBD 2025 dengan sejumlah catatan,” tegas Riskon Fabiansyah selaku juru bicara fraksi dalam rapat paripurna, Rabu 9 Juli 2025.
Salah satu sorotan utama Fraksi Golkar adalah terkait risiko fiskal akibat defisit anggaran sebesar Rp164,02 miliar. Defisit ini terjadi karena belanja daerah lebih besar dari pendapatan yang direncanakan.
“Kami memandang defisit ini patut menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah harus menyusun strategi pembiayaan yang kredibel dan tidak membebani fiskal tahun berikutnya,” ujar Riskon.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya disiplin anggaran, dengan mendorong penghindaran terhadap belanja-belanja non-prioritas, terutama yang bersifat seremonial.
Optimalisasi pendapatan asli daerah juga dinilai penting, khususnya melalui peningkatan pengelolaan aset dan pelayanan publik.
Selain soal defisit, Fraksi Golkar menyoroti validitas program prioritas yang termuat dalam APBD Perubahan. Meski ada usulan tambahan anggaran dari empat komisi yang diakomodasi, namun transparansi jenis kegiatan masih dianggap kurang.
“Perlu penjabaran lebih lanjut terkait program mana yang benar-benar memenuhi kriteria urgensi dan berorientasi pada hasil. Setiap rupiah dalam APBD harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Sorotan berikutnya adalah soal keadilan dan pemerataan pembangunan. Fraksi Golkar mengingatkan bahwa APBD Perubahan harus bisa menjawab kesenjangan antarwilayah, khususnya desa-desa tertinggal dan kawasan perkotaan yang mengalami kerusakan infrastruktur.
“Kami berharap pembangunan tidak terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan saja. Infrastruktur desa, terutama jalan menuju areal pertanian dan perkebunan, harus menjadi prioritas,” jelas Riskon.
Tak hanya infrastruktur, sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, hingga UMKM juga dinilai perlu mendapat dukungan serius melalui APBD.
Fraksi Golkar turut menegaskan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran. Menurut mereka, anggaran bukan hanya soal alokasi, tapi juga soal pelaksanaan dan hasil yang nyata.
“Kami mendorong penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Setiap kegiatan harus memiliki indikator capaian yang terukur dan dievaluasi secara berkala,” ujarnya.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar ingin memastikan bahwa Perubahan APBD 2025 betul-betul diarahkan untuk kesejahteraan rakyat dan menjawab tantangan pembangunan secara adil dan merata.
“Ini bentuk komitmen kami terhadap tanggung jawab bersama membangun Kotim yang lebih baik,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post