SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Sampit pada Selasa, 17 Juni 2025, untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax serta antrean panjang di sejumlah SPBU.
Hasil pertemuan menyatakan tidak terjadi kelangkaan, melainkan lonjakan konsumsi yang menyebabkan keterlambatan penyaluran.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai penyebab antrean panjang yang belakangan ini sering terjadi. Apakah memang terjadi kelangkaan, atau justru akibat meningkatnya permintaan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannor, Rabu 18 Juni 2025.
Di sisi lain, Komisi II juga menyoroti maraknya dugaan pelangsiran BBM bersubsidi. Pertamina mengklaim telah menerapkan sistem pengawasan seperti barcode dan validasi data kendaraan. Konsumen yang terdeteksi melakukan pembelian tidak wajar akan otomatis diblokir sistem.
“Pertamina menyampaikan bahwa mereka telah melakukan sejumlah langkah pencegahan. Misalnya, jika ada pola pembelian yang tidak wajar seperti pengisian berulang kali di SPBU dalam satu wilayah, maka sistem akan otomatis memblokir konsumen tersebut,” kata Akhyannor.
Ia menegaskan Komisi II akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong penindakan tegas terhadap SPBU yang terlibat pelangsiran.
“Pertamina tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menertibkan praktik yang merugikan ini,” tegasnya.
Pihak Pertamina yang diwakili oleh Farel dari Divisi Pemasaran menegaskan bahwa distribusi BBM berjalan normal tanpa pengurangan kuota.
Disebutkan, kebutuhan harian wilayah Kotim mencapai 366 kiloliter (KL) untuk Pertalite dan 151 KL untuk Pertamax, seluruhnya disalurkan sesuai permintaan SPBU. Antrean terjadi karena meningkatnya konsumsi, dipicu momentum Iduladha dan turunnya harga Pertamax yang kini mendekati harga Pertalite.
“Kami menduga meningkatnya konsumsi Pertamax karena harga yang lebih terjangkau dan tidak jauh berbeda dengan Pertalite. Ditambah lagi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, permintaan BBM pun naik signifikan,” ungkap Farel.
Selain panic buying, keterlambatan distribusi juga dipengaruhi kondisi geografis Kalimantan. Surutnya air sungai di sejumlah wilayah menyebabkan kapal pengangkut BBM terhambat masuk ke pelabuhan.
Untuk mengatasi kondisi ini, Pertamina akan mengoperasikan Fuel Terminal di Sampit, Pangkalan Bun, dan Pulang Pisau selama 24 jam sebagai solusi jangka pendek.
“Misalnya, tangki berkapasitas 8.000 liter datang pagi hari dan langsung habis sebelum siang. Padahal pengiriman kedua biasanya dilakukan sore hari. Kondisi seperti ini adalah hal yang wajar dalam sistem distribusi harian,” jelas Farel.
Sementara Pengawas Operasional Integrated Terminal Sampit, Afif, menambahkan bahwa pihaknya sudah menambah pasokan Pertamax menjadi 180 KL per hari serta mendapat bantuan tambahan dari Fuel Terminal Pulang Pisau dan Pangkalan Bun sebanyak 32 hingga 48 KL per hari.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post