SAMPIT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu prioritas nasional, mulai menuai sorotan di daerah. Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pelaksanaannya dinilai belum menjawab kebutuhan nyata siswa-siswa di wilayah pelosok.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menyampaikan bahwa penghentian sementara program ini tanpa penjelasan resmi telah menimbulkan kekhawatiran, terutama karena MBG seharusnya menjadi solusi jangka panjang atas persoalan gizi anak di daerah tertinggal.
“Ini yang kami sesalkan, program Presiden yang baik seperti ini justru tidak jalan maksimal. Terakhir kami dapat laporan siswa menerima MBG itu pertengahan Mei, setelah itu berhenti tanpa pemberitahuan,” ujarnya, Kamis 12 Juni 2025.
Lebih dari sekadar distribusi makanan, program MBG menurut Rimbun belum menyentuh akar persoalan di daerah: jarak, infrastruktur, dan skema pelaksanaannya yang terlalu sentralistik.
Dengan sistem berbasis vendor dan dapur umum, jangkauan pengiriman makanan dibatasi maksimal radius 6 kilometer, padahal Kotim adalah kabupaten dengan banyak desa terpencil yang jauh dari pusat layanan.
“Kalau di kota saja masih bermasalah, bagaimana dengan yang di pelosok? Kita khawatir murid di sana tidak akan pernah kebagian MBG ini selama lima tahun ke depan,” tuturnya.
Program MBG juga dikelola langsung oleh instansi vertikal, tanpa pelibatan aktif pemerintah daerah. Akibatnya, koordinasi menjadi lemah dan kendala di lapangan tidak cepat ditangani.
DPRD pun mendorong agar ada evaluasi menyeluruh terhadap skema pelaksanaan program ini, termasuk kemungkinan modifikasi teknis untuk wilayah-wilayah dengan hambatan geografis.
“Kami minta agar ada fleksibilitas dalam penerapan, misalnya bantuan tunai atau kerja sama dengan sekolah lokal untuk penyediaan makanan. Jangan terlalu kaku dengan juknis yang tidak cocok diterapkan di lapangan,” tegas Rimbun.
Kekhawatiran DPRD bukan tanpa alasan. Jika program MBG gagal menjangkau wilayah terpencil, maka tujuannya untuk menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas pendidikan sejak dini akan terancam gagal, terutama di daerah seperti Kotim yang masih memiliki ketimpangan akses antarwilayah.
“Program ini jangan jadi proyek lima tahunan yang sekadar menyasar daerah mudah dijangkau. Kalau tidak merata, maka keadilan gizi bagi seluruh anak Indonesia tinggal slogan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post