SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Kurniawan Anwar, menyoroti kondisi inflasi daerah tahun 2025 yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 0,69 persen.
Meski secara angka masih terbilang terkendali, namun inflasi tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar, terutama terkait kesejahteraan masyarakat.
“Berdasarkan data dari BPS Kotim, inflasi sebesar 0,69 persen pada tahun 2025 harus disikapi dengan cermat. Pemerintah daerah perlu menyusun langkah-langkah strategis untuk mengendalikan laju inflasi ini, karena jika dibiarkan bisa berdampak langsung maupun tidak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran,” kata Kurniawan, Rabu 11 Juni 2025.
Ia menjelaskan, pengendalian inflasi tidak hanya sebatas pada pengawasan harga di pasar, tetapi juga menyangkut kebijakan yang lebih luas dan menyentuh akar permasalahan. Di antaranya, stabilisasi distribusi barang, jaminan ketersediaan pasokan bahan pokok masyarakat, serta upaya menjaga biaya produksi agar tidak melonjak tinggi.
“Kebijakan pengendalian inflasi harus didesain untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok, menjamin pasokan tetap tersedia, dan menjaga harga tetap stabil. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perlindungan kepada para produsen lokal agar mereka tidak terbebani biaya produksi yang terus meningkat,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mendorong adanya pola kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah, produsen, dan pelaku usaha. Menurutnya, tanpa kerja sama yang solid dari hulu ke hilir, upaya pengendalian inflasi akan sulit berhasil secara menyeluruh.
“Produsen harus mendapat jaminan terhadap ketersediaan bahan baku produksi. Jika bahan baku langka atau mahal, otomatis harga barang jadi akan naik. Inilah yang menjadi salah satu pemicu inflasi. Maka penting bagi pemerintah untuk hadir menjembatani dan memastikan rantai produksi tetap efisien,” tegasnya.
Selain itu, Kurniawan menilai bahwa pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan antisipatif terhadap dampak inflasi, terutama di sektor sosial dan ekonomi kerakyatan. Sebab, inflasi yang terus naik akan memperkecil daya beli masyarakat, sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
“Jangan sampai inflasi yang terlihat kecil saat ini dianggap remeh. Jika tidak segera diantisipasi, maka dampaknya bisa luas. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi harus menyentuh berbagai sektor sekaligus, termasuk dukungan sosial bagi kelompok rentan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post