SAMPIT – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang disampaikan Bupati Kotim. Namun, Fraksi PAN juga menyampaikan catatan kritis terhadap belum terlihatnya dampak nyata capaian tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang Siswanto mengatakan, berdasarkan penjelasan Bupati Kotim, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp2.341.799.160.613 atau 96,28 persen dari target sebesar Rp2.432.356.040.400. Angka tersebut menurutnya cukup menggembirakan dari sisi administratif dan capaian kinerja.
“Kami dari Fraksi PAN mengapresiasi kerja dan kinerja Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah. Ini menunjukan adanya keseriusan dan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Dadang Siswanto, Rabu 11 Juni 2025. Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut masih sebatas pada sisi kuantitatif atau output. Sementara dari sisi kualitatif atau outcome, belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Data yang disampaikan hanya menunjukkan kerja keras dalam bentuk angka, tapi belum tergambar dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kotim masih cukup tinggi,” jelasnya. Menurut Dadang, keberhasilan pemerintah daerah seharusnya tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan program berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Dia mencontohkan, jika pendapatan meningkat namun tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, maka hal itu belum bisa disebut berhasil secara menyeluruh. “Pemerintah harus lebih fokus pada kualitas hasil pembangunan. Jangan hanya mengejar serapan anggaran, tapi bagaimana masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan itu sendiri,” tegasnya.
Untuk itu, Fraksi PAN mendorong agar pemerintah daerah mengambil langkah strategis dengan membuat kebijakan prioritas yang langsung menyentuh sektor ekonomi rakyat. Kebijakan tersebut harus mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan hingga berada pada angka satu digit.
“Kami meminta Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya memacu kerja yang lebih cepat dan tepat sasaran. Ambil kebijakan yang betul-betul pro rakyat dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, kesejahteraan sebagai outcome dari pembangunan akan benar-benar tercapai,” pungkas Dadang.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post