SAMPIT – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur, Abdul Kadir, menegaskan bahwa penataan Kota Sampit sebagai ibu kota kabupaten harus menjadi fokus utama dalam arah pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan mengingat jumlah penduduk Kotim yang kini hampir mencapai 450.000 jiwa, disertai peningkatan jumlah rumah dan kendaraan yang menuntut antisipasi sejak dini.
“Penataan Kota Sampit harus menjadi fokus utama dalam pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diiringi dengan peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan gang, sistem drainase, penyediaan air bersih, pembangunan trotoar untuk pejalan kaki, serta penambahan ruang terbuka hijau dan penghijauan kawasan permukiman,” ujar Abdul Kadir, Rabu 23 April 2025.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah secara terpadu dengan sistem daur ulang sebagai langkah menjaga kebersihan dan kenyamanan kota. Selain itu, penataan pasar, pertokoan, dan pedagang kaki lima juga disebut sebagai hal krusial yang memerlukan perhatian serius.
“Jika dibiarkan berkembang tanpa pengaturan yang baik, hal ini akan semakin sulit ditata di masa depan dan dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan kota,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdul Kadir menyampaikan perlunya Kota Sampit untuk melakukan “rebranding” sebagai kota yang nyaman bagi warganya sekaligus menjadi daya tarik bagi para pelancong. Ia juga mendorong penerapan konsep smart city guna mempercepat pelayanan publik secara transparan dan efektif.
“Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Sampit diharapkan dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan regional yang maju sekaligus berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian besar terhadap isu pengentasan kemiskinan yang dinilai harus menjadi prioritas pemerintah Kotim. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotim tercatat cukup tinggi, yakni 5,66%, dibandingkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang hanya 4,11%.
“Pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama. Penanganannya harus terintegrasi, meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan program bantuan sosial berupa insentif-insentif khusus guna menstimulasi ekonomi,” terang Abdul Kadir.
Menurutnya, tantangan pengentasan kemiskinan di Kotim tidak bisa dihadapi secara parsial. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta koordinasi lintas sektor.
“Dengan pendekatan tersebut, kami yakin upaya pengentasan kemiskinan akan lebih efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post