SAMPIT – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 harus menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemajuan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam pandangan umumnya terhadap penyusunan dokumen tersebut, Golkar menekankan bahwa arah pembangunan harus fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pemulihan kejayaan Kotim sebagai daerah strategis di Kalimantan Tengah.
“RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tapi harus menjadi kompas pembangunan. Setiap program yang tercantum harus berbasis pada data valid dengan target yang jelas dan terukur, serta melibatkan masyarakat secara aktif,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, Selasa 22 April 2025.
Ia menekankan pentingnya penajaman visi dan misi daerah dalam RPJMD, agar mampu merespons kebutuhan nyata masyarakat serta potensi lokal yang dimiliki.
Fraksi Golkar juga mendorong agar visi pembangunan yang diusung dalam lima tahun ke depan bersifat realistis dan berorientasi pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin RPJMD ini benar-benar menjadi landasan yang kuat untuk mengembalikan kejayaan Kotim. Dulu kita dikenal sebagai ‘pintu gerbang’ Kalimantan Tengah, tapi dalam satu dekade terakhir posisi ini mulai tergeser. Bandara, pelabuhan laut, rumah sakit, sektor perdagangan dan jasa kita sudah tertinggal dibandingkan kabupaten tetangga,” tegas Riskon.
Fraksi Golkar menganggap hal ini sebagai alarm penting bagi Pemkab Kotim untuk segera bertindak. Salah satu langkah krusial adalah dengan mendorong pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal.
Sektor-sektor unggulan seperti perkebunan kelapa sawit, pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, serta industri kreatif dan UMKM harus dioptimalkan dalam program-program RPJMD mendatang.
“Kami mendorong agar strategi pembangunan ekonomi daerah difokuskan pada penguatan sektor lokal dan diversifikasi ekonomi. Perlu dibentuk pusat-pusat keunggulan ekonomi di tiap kecamatan atau desa, supaya ketergantungan terhadap satu sektor saja bisa dikurangi dan ekonomi kita menjadi lebih tangguh terhadap gejolak pasar,” jelasnya.
Menurut Riskon, program pembangunan yang mendukung peningkatan produktivitas dan akses pasar bagi pelaku usaha lokal harus menjadi prioritas. Ia juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi yang berbasis pada kepentingan rakyat.
“Daya saing daerah hanya akan kuat jika rakyatnya mandiri. Pemerintah daerah harus hadir untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas petani, nelayan, pelaku UMKM, serta pelaku usaha di bidang jasa dan perdagangan melalui pelatihan, pendampingan, dan kemudahan akses permodalan serta teknologi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten dengan program-program provinsi maupun nasional.
Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga dinilai sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“RPJMD harus dibangun secara kolaboratif, tidak boleh top-down. Keterlibatan aktif masyarakat dan sinkronisasi lintas level pemerintahan adalah kunci agar arah pembangunan kita tidak melenceng dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” tutup Riskon.
Dengan pandangan ini, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya RPJMD 2025–2029 agar pembangunan di Kotim berjalan adil, merata, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post