SAMPIT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah, menyoroti persoalan serius dalam sektor pendidikan yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kotim hanya sebesar 58,05%, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 64,32%. Kondisi ini kontras dengan capaian APK di tingkat Sekolah Dasar (SD) yang justru mencapai 106,34%.
“Artinya, anak-anak kita banyak yang berhenti setelah lulus SMP. Ini tidak bisa dibiarkan karena akan menciptakan lost generation dan menghambat kemajuan sumber daya manusia di Kotim,” ujar Riskon, Selasa 22 April 2025.
Ia menegaskan, rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang menengah harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya di wilayah pedalaman dan pelosok desa.
Selain pembangunan fisik sekolah, Riskon juga mendorong peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik, pemberian beasiswa atau insentif bagi keluarga tidak mampu, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kotim.
“Kita harus berpikir strategis. Kalau pendidikan dasar sudah bagus, tinggal bagaimana menjamin keberlanjutannya hingga tingkat menengah atas. Jangan sampai anak-anak kita berhenti sekolah hanya karena jarak atau biaya,” katanya.
Tak hanya sektor pendidikan, Riskon juga menyoroti masalah kesehatan yang tak kalah mendesak, yakni tingginya angka stunting di Kotim. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 2023, prevalensi stunting di Kotim tercatat sebesar 19,14%. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 14% yang harus dicapai pada tahun 2024.
“Ini alarm bahaya bagi kita semua. Stunting bukan hanya soal tubuh pendek, tapi juga soal perkembangan otak dan produktivitas di masa depan. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk menurunkan angka ini,” tegasnya.
Riskon menyebutkan, perlu adanya penguatan layanan di tingkat puskesmas, peningkatan edukasi gizi kepada masyarakat, serta program pencegahan yang dimulai sejak masa kehamilan.
Ia juga menilai layanan kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit perlu dibenahi secara menyeluruh, mengingat masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan dan kurangnya dokter spesialis.
“Revitalisasi RSUD Murjani sangat penting. Rumah sakit ini harus jadi pusat layanan kesehatan yang benar-benar profesional dan humanis. Standar pelayanannya harus ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, Riskon juga mendorong pemerintah daerah membuka peluang berdirinya rumah sakit swasta sebagai mitra layanan publik, agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan distribusi layanan kesehatan menjadi lebih merata.
Ia menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal ini harus tercermin secara nyata dalam RPJMD 2025–2029 sebagai awal dari perjalanan panjang menuju “Kotim Unggul 2045”.
“Kalau kita ingin Kotim benar-benar unggul di masa depan, yang pertama harus kita benahi adalah manusianya. Pendidikan dan kesehatan itu kunci. Tanpa itu, sehebat apapun pembangunan fisik tidak akan berdampak maksimal,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post