SAMPIT – Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur Juliansyah menyampaikan, dukungan dan menyambut baik pelaksanaan Musrenbang RKPD dan berharap bahwa pembahasan rancangan ini benar-benar sesuai kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang tidak terlepas dan disesuaikan dengan kepentingan serta Kebutuhan masyarakat di Kotim.
Hal itu disampaikannya pada saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Kotim 2026 dan konsutasi publik RPJMD Kotim tahun 2025-2029.
“Terkait dengan RKPD Kotim Tahun 2026, Musrenbang kali ini menjadi kesempatan kita untuk membahas serta menyelaraskan berbagai usulan dan masukan dari masyarakat, serta memastikan bahwa perencanaan pembangunan ini dapat menjawab tantangan yang ada, sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kotim,”ujarnya, Rabu 26 Maret 2025.
Berbicara masalah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPMJD) lanjutnya, guna menciptakan pemerintahan yang baik, efisiensi, efektif dan responsive serta dapat dikontrol oleh semua pihak, maka perlu adanya persepsi dan tekad yang sama serta saling bersinergi antara legislatif, eksekutif dan yudikatif serta seluruh lapisan masyarakat sesuai peran masing-masing.
“DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah, melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Agar pelaksanakaan rancangan awal RPJMD ini lebih efektif dan terarah,”tegasnya.
Maka pelaksanaan kebijakan umum dan program telah diatur prioritas berdasarkan waktu pelaksanaannya. Demikian pula target pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran dan bidang urusan pemerintahan.
Serta SKPD penanggung jawab juga telah ditentukan, selain itu konsultasi publik RPJMD Kotim juga memiliki peran yang sangat strategis, karena ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
“Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memberikan masukan yang konstruktif, sehingga RPJMD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kotim,”imbuhnya.
Tambahnya, seluruh anggota DPRD Kotim sangat mendukung proses ini. Sebagai lembaga legislatif, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang bermanfaat dan pro-rakyat.
“Kami juga berharap agar setiap perencanaan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, baik dari sisi anggaran, kualitas, maupun dampak jangka panjang bagi masyarakat,”tutupnya.
Sementara itu Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan, pihaknya berharap dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 ini benar-benar terukur, tepat sasaran dan dimasukkan dalam tahun pertama renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.
Sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas pembangunan nasional dan daerah.
“Disamping itu juga diperlukan penelaahan terhadap isu-isu strategis yang akan menjadi fokus daerah, apa yang menjadi fokus perubahan kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas nasional,”ucapnya.
Yaitu penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan. Program makan bergizi gratis (MBG), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi di daerah, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, dukungan swasembada pangan; dan pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
(dia/matakalteng)
Discussion about this post