SAMPIT – Ketua DPRD kabupaten Kotawaringin Timur Rimbun melakukan sidang ke tempat pembuangan akhir yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 14 Sampit-Pangkalan Bun. Dalam kegiatan itu dirinya memberikan dukungan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk meminta sarana prasarana dalam rangka pengelolaan sampah yang ada.
“Hal itu karena keterbatasan mobilisasi atau alat untuk operasional sampah sehingga menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal itu kita lihat langsung bahwa terjadi penumpukan sampah yang memang mungkin karena kekurangan alat dalam pengelolaannya,”kata Rimbun, Kamis 7 November 2024.
Menurutnya, melihat kondisi TPA ia menilai dalam beberapa bulan tidak akan ada lagi tempat untuk membuang sampah lantaran penuhnya sampah yang belum dikelola. Sehingga ia meminta pemerintah daerah memberikan fasilitas atau alat yang diperlukan.
“Dalam waktu dekat akan kami jadwalkan pertemuan antara DPRD yang mengundang pihak ketiga yaitu PBS baik itu perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan yang beroperasional di Kotim untuk memprogramkan CSR supaya bisa membantu pengadaan alat seperti angkutan truk ekskavator dan buldoser,”bebernya.
Dirinya berharap pada tahun 2025 mendatang ada beberapa alat yang bisa terakomodir untuk mendukung operasional dan kinerja DLH dalam rangka memberikan kenyamanan terutama di bidang persampahan, agar tidak lagi mengganggu masyarakat karena menumpuknya sampah yang belum terangkut seperti di jalan sawit Raya.
“Karena tidak jarang persoalan sampai ini juga membuat permasalahan antar warga terutama mereka yang memiliki lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga lainnya,”ucap Rimbun.
Dirinya juga menyampaikan ke depan akan mengakomodir bersama komisi 2 untuk membantu DLH dalam pembahasan APBD murni tahun 2025 agar dapat menganggarkan alat-alat yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Bahkan tambahnya pihaknya juga akan meminta kepada Gubernur agar dana bagi hasil bisa didistribusikan Sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku khususnya untuk Kotim karena sangat memerlukan anggaran itu agar bisa mengakomodir sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat di bumi habaring hurung.
Sementara itu Kepala DLH Kotim Machmoer mengatakan, permasalahan dan kendala yang dihadapi pihaknya saat ini yang pertama adalah belum adanya master plan atau Rencana induk pengelolaan sampah di Kotim yang diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp 500 juta.
“Kemudian, perlu adanya penanganan operasional TPA dengan sistem sanitary landfill atau control Renville yang memerlukan biaya kurang lebih Rp 34 miliar. Serta adanya perubahan pola hidup masyarakat yang saat ini banyak menggunakan kemasan plastik,”ungkapnya.
Selain itu lanjutnya kendala berikutnya belum adanya motivasi pemilihan sampah dari sumber dengan menerapkan metode 3R yaitu reuse, reduce dan recycle.
Kemudian perlunya regulasi dan sanksi yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian sampah diperlukan biaya sebesar Rp 500 juta.
“Upaya yang telah kami lakukan yaitu sudah melakukan usulan-usulan dengan menyampaikan proposal koordinasi dan konsultasi baik itu kepada DLH Kalteng, Dinas Kehutanan Kalteng, Sinas PU PR Kalteng, DPW Kalteng bahkan sampai kepada kementerian PUPR dan kementerian keuangan serta Kemendagri hingga mitra kerja DPR RI,”tegasnya.
Menurut Machmoer, sarana dan prasarana yang diperlukan diantaranya penambahan dua unit eksavator senilai Rp 5 miliar, penambahan 2 unit bulldozer senilai Rp 6 miliar, satu unit loader Rp 1 miliar, Rehab berat jembatan timbang senilai Rp 100 juta, penambahan dump truk 6 unit senilai Rp 5 miliar.
‘Selain itu penambahan bak kontainer 10 unit senilai Rp 1 miliar, pengadaan mesin gibrik lengkap 2 unit senilai Rp 4 miliar, pengadaan incenerator 1 unit senilai Rp 3 miliar, perubahan dokumen lingkungan senilai Rp 500 juta dan perlunya SDM operator serta mekanik alat berat sebanyak 7 orang,”beber Machmoer.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post