SAMPIT – Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) berpendapat bahwa sebagian besar petani di Kotim belum memiliki posisi tawar yang kuat dan mereka juga belum memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan usahanya.
“Para petani, umumnya masih lemah dan memiliki ketergantungan yang sangat besar pada pihak lain. Untuk itu, Fraksi PAN berpandangan bahwa Ranperda perlindungan petani memiliki makna yang sangat strategis untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani, agar mereka lebih kuat dan mandiri,”kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, Rabu 31 Juli 2024.
Fraksi PAN memandang bahwa lanjutnya, harus memberikan perhatian yang serius terhadap aspek ketahanan dan kedaulatan pangan. Untuk mencapai swasembada dan kedaulatan pangan itu, diperlukan petani yang kuat dan berdaya.
“Dalam pendapat akhir ini. Fraksi PAN berharap agar Perda ini harus benar-benar mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani. Untuk itu, Fraksi PAN perlu menyampaikan beberapa catatan, pertama, Perlu diperhatikan dengan cermat sasaran perlindungan dan pemberdayaan yang akan diberikan. Jangan sampai tidak tepat sasaran,”ujarnya.
Kedua, Pemerintah agar mampu mengendalikan dan mengatur terjadinya kesetaraan posisi tawar antara petani produsen dan para pedagang. Ketiga, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian melalui konsolidasi lahan pertanian dan jaminan luas lahan pertanian.
“Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Dan keempat, Petani dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian,”tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post