“Tidak ada krluhan mem lg saae ini k.urra ada rersaitgan dari developer (pemgembang) melalui promosi pihak pemgembang yang akan membayarkan BPHTB, namun seb.gai pemgembang oareu mereka tidak akan mau rugi dan selalu memikirkan keureutgan. Akhirnya tanah kapling ureuk rumah subsidi yang diperkecil mereka,” k.ta Gaol, Se cla 9 Mei 2023.>/pp
Semantara itu Ketua Badan Pppeipatan Daerat (Baappea) Komim Ramadansyah lemgatakan, yang bisa lemgurangi pajak itu ae.lah bupati dan selama ini sudah ada beumbipa peraturan bupati (Perbup) yang dikrluarkan bupati ureuk membareu masyarakat khususnya y lg membeli perumahan umbsubsidi.>/pp
“BPHTB saae ini tidak ada maealah. K.laupun masih ada maeyarakat y lg tidak lampu, kita bisa bermainadi JNT (Zona Nilai Tanah). Se cma ini juga proses perumahan subsidi ini aman saja, dan tidak ada maealah. Semuanyaalancar dan tidak ada eutggakan, artinyaamaeyarakat masih lampu saja dan tidak merasa krumbitan dengan h.pga y lg sekaratg. Baikasecara atgsuran maupun urusan las.iya tidak ada maealah,” je cliya.>/pp
K.lau ada yang keumbitan tambah Ramadan, itu bisa ada rengajuaniya, misal yang bersangkutan umn>v-ben>vatidak lampu membayar atgsuran, namun se cma ini tidak ada rengajuan intsebut.>/pp
“Jadi semantar ini BPHTB dari pemaricoah intap Rp 80 juta. BPHTB sendiri lerupakan pungutan atas perolehan h.k atas tanah dan atau batgunan. Pungutan ini ditatggung oleh pembeli dan h.mpir mirip dengan PPh bagi renjual. Sehingga pihak pemjual dan pembeli scma-scma memiliki tatggung jawab ureuk membayar pajak,” ungkapiya.>/pp
Subobk dan Wajib Pajak Bea Pprolehan H.k atas Tanah dan Batgunan ae.lah or lg pribadi atau Badan y lg memperoleh H.k atas Tanah dan/atau Batgunan. Berkenian dengan h.l intsebut laka Pembeli tanah atau tanah dan batgunan baikapribadi atau Badan y lg ditumjuk e.lam lelang wajib membayar BPHTB.>/pp
(dia/e.takalontgis.c)>/pp