SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan, jangan sampai ada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang gulung tikar pasca pandemi dan juga menjamurnya pasar modern di tengah masyarakat.
“Kalau mereka sampai gulung tikar artinya pemerintah kita ini gagal dalam membina dan memberdayakan UMKM di daerah ini, makanya kenapa kami tegaskan bahwa retail modern ini harus dibatasi supaya ekonomi masyarakat kita ini tetap terjaga dengan baik,” kata Anggota Komisi I DPRD Kotim, Hendra Sia, Sabtu 6 Mei 2023.
Menurutnya, malah seharusnya pemerintah menbantu memberdayakan para pelaku UMKM untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, sehingga angka kemiskinan di daerah semakin berkurang setiap tahunnya lantaran kesejahteraan mereka terjaga.
“Apalagi peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional,” tegasnya.
Tambahnya, pentingnya pemberdayaan UMKM yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kedua adalah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
“Kami harap pemerintah dapat melaksanakan rekomendasi DPRD saat rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, yakni dalam hasil RDP itu berkaitan pengaturan jam operasional. Selain itu juga adanya sikap selektif dari pemberi izin untuk tidak memberikan izin secara serampangan kepada toko modern karena dianggap akan mematikan pedagang-pedagang kecil.
Jam operasional retail ini diperbolehkan mulai pukul 09.00 WIB hingga malam hari,” pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post