SAMPIT – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi menilai pembangunan di Bumi Habaring Hurung ini kurang maksimal, sebab masih banyak kegiatan fisik yang belum terlaksana dari anggaran tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikannya setelah mengetahui gambaran singkat tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 yang telah diuraikan pada Rapat Paripurna oleh Bupati Kotim Halikinnor dan sudah ditanggapi oleh seluruh fraksi legislatif setempat.
“Kami Fraksi PKB menyatakan menerima sementara hasil dari penyampaian pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Dan juga memberikan beberapa catatan mengenai penyampaian tersebut,” ujar Abadi, Jumat 24 Juni 2022.
Lanjutnya, Fraksi PKB belum bisa membahas lebih jauh terkait LKPJ 2021 karena belum menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Apakah persentase yang telah diuraikan sudah sesuai dengan LKPJ yang ada, sehingga pihaknya membutuhkan data yang akurat.
“Termasuk laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Kalimantan Tengah. Kemudian, masih banyak kegiatan fisik yang belum terselesaikan dan pemerintah daerah seharusnya mendahulukan kegiatan fisik yang menggunakan anggaran besar untuk bisa menciptakan perubahan besar di internal pemerintah daerah sendiri yang berkaitan dengan kinerja perangkat daerah,” tegasnya.
Karena masih banyak yang belum diselesaikan sehingga mempengaruhi sisa anggaran, padahal kegiatan sudah dianggarkan namun tidak sempat dilakukan yang kemudian menjadi silpa.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post