Perda Pencadangan Pangan Diperlukan Khususnya Saat Terjadi Bencana Banjir

SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Syahbana menyebutkan raperda pencadangan pangan daerah itu sangat diperlukan.

Salah satunya  ketika bencana seperti banjir dan lain sebagainya terjadi di daerah itu. Selain itu juga cadangan pangan di daerah itu juga  merupakan bentuk integrasi program mendukung penguatan cadangan pangan nasional. 

“Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya   disaat  kejadian bencana  seperti musim banjir dan pandemic Covid-19 yang saat ini masih terjadi. Selain itu jika CPPD sudah kuat tentu akan memperkuat cadangan pangan nasional” kata Syahbana, Kamis 2 September 2021.

Menurutnya, perda tersebut merupakan regulasi yang akan mengatur nantinya bagaimana pengaturan cadangan pangan di daerah. Apalagi disaat kondisi bencana dan darurat pemerintah daerah dapat secara cepat melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak.

Langkah ini lebih mudah dibandingkan menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat, karena harus ada penetapan status keadaan darurat atau kerawanan pangan pasca bencana terlebih dahulu.

“Artinya akan lebih mudah  karena bantuan pangan dapat langsung diberikan kepada masyarakat terdampak melalui instruksi pimpinan daerah saja tanpa harus ada penetapan status dan lain sebagainya,”ungkapnya.

Selain itu juga, cadangan pangan daerah ini  juga dapat dimanfaatkan untuk membantu wilayah lain yang terdampak bencana sebagai wujud kepedulian sosial.  Sehingga tidak hanya sebatas untuk bantuan pangan di daerah  itu saja. 

“Misalnya daerah kabupaten lain sedang terjadi bencana alam maka Kotim bisa bantu dengan pangan yang sudah masuk dalam cadangan pangan daerah sehingga penduduk daerah yang terdampak tidak krisis pangan saat itu karena kita bisa langsung salurkan dengan siap,”tegas Syahbana.

Menurutnya untuk saat ini tahap di DPRD Kotim tengah berjalan untuk raperda cadangan pangan tersebut, selanjutnya nanti akan dibawa dalam rapat untuk disampaikan hasil pembahasan antara Bapemperda dan tim hukum eksekutif untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan bersama.

(dia/hab/matakalteng.com)