SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur monitoring pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) di Sampit, Selasa 2 September 2019.
“Dari informasi yang kami dapatkan, di sini bisa isi hingga Rp 1 juta, ada drum di dalam kendaraannya,” kata Anggota DPRD Kotim, SP Lumbah Gaol.
Saat sidak, tidak hanya SP Lumban Gaol, tampak juga tiga anggota DPRD Kotim lainnya, yakni Riskon Fabiansyah, Abadi dan Paisal Darmansing. Ketiganya monitor sistem pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU KM 3 Jalan Jenderal Sudirman Sampit-Pangkalan Bun.
Mereka menduga, sistem pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU itu tidak tepat sasaran. Pernyataan legislator ini langsung dibantah oleh Yusuf, pengawas SPBU itu. “Tidak ada pak, ngisinya kami batasi,” kata Yusuf.
Termasuk pengisian menggunakan jeriken di SPBU menurutnya tidak diperbolehkan. “Bapak tidak tahu tapi petugas noksel yang bermain,” ucap SP Lumban Gaol yang tetap dibantah oleh pengawas SPBU.
SP Lumban Gaol meminta agar pengisian dibatasi. Bahkan dalam sidang itu ia meminta agar pengisian untuk kendaraan roda 4 hanya Rp 300 ribu saja.
“Jangan ada yang berulang-ulang masuk, dari dulu soal BBM saya dengar namun tetap saja. Kalau permasalahan ini bapak tidak tahu berarti tinggi saya pendengaran dari bapak,” tukasnya membuat pengawas itu terdiam.
Bahkan dalam sidak itu para legislator itu memberi warning kepada pihak SPBU jika apa yang disampaikan tidak benar mereka memgancam akan melaporkannya hingga ke pertamina.
Menurut mereka persoalan SPBU ini harus diselesaikan agar distribusinya sesuai prosedur dan minyak tidak dikuasai oleh oknum tertentu saja.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya dari Partai Golkar, Eko Syailendra mengatakan, monitor yang dilakukannya guna mengecek pendistribusian BBM bersubsidi.
“Tujuannya mengecek apakah bahan bakar bersubsidi penyalurannya sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Karena ada beberapa laporan ke DPRD, bahwasanya diduga ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memainkan penyaluran BBM bersubsidi dengan tujuan mengambil keuntungan,” ujar Anggota DPRD dari Dapil Ketapang ini.
Selain itu lanjut Eko, sidak tersebut untuk mengetahui penyebab antrian yang hampir selalu terjadi disetiap SPBU di Sampit.
“Nanti kita akan coba perlahan-lahan menelusuri penyebabnya. Karena dari sisi estetika pemandangan antrian yang terjadi sudah sekian lama ini bukan hanya tidak nyaman dilihat, juga terkadang mengganggu lalu lintas di sekitar SPBU dan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan aspal jalan rusak akibat kendaraan parkir terlalu lama di jalan,” katanya.
(fi/matakalteng.com)
Discussion about this post