Oleh: Tilas Notapiri **
Tak terasa sudah hampir setahun kita melalui hari demi hari di Bumi Tambun Bungai berperang melawan pandemi Covid-19. Sejarah baru tercipta di tahun 2020, berbagai prestasi kelam tercatat, mulai dari resesi ekonomi, peningkatan pengangguran, peningkatan kemiskinan dan peningkatan kasus Covid-19 yang tak terlihat puncaknya.
Namun kita masih dapat berbangga karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah 2020 mencapai 71,05, tetap mampu tumbuh 0,20 persen. Angka tersebut sekaligus mengukuhkan capaian pembangunan manusia di Kalimantan Tengah pada level “tinggi” selama tiga tahun terakhir.
Capaian ini menjadi kabar gembira di tengah guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 walaupun memang tidak berhasil mencapai target pemda Kalimantan Tengah yang sebesar 71,60 pada tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia mulai diperkenalkan United Nation Development Program (UNDP) pada tahun 1990.
Indeks ini pada dasarnya adalah gambaran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. “Dengan kata lain, mengukur perkembangan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kebahagiaan tentang kehidupan, bukan capaian ekonomi semata yang diukur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Terdapat tiga dimensi utama pembentuk IPM, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang tercermin dari umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan dimensi standar hidup layak yang diukur dengan rata-rata pengeluaran per kapita.
Ketika dimensi-dimensi pembentuk IPM mengalami kenaikan, dapat dikatakan ada kemajuan yang terjadi, meskipun harus dilihat lebih jauh seberapa signifikan kemajuan tersebut. Pada tahun 2020, peningkatan IPM Kalimantan Tengah disebabkan oleh kenaikan pada dimensi umur panjang dan dimensi pengetahuan.
Sementara dimensi standar hidup layak turun akibat pandemi Covid-19.
Dimensi umur panjang yaitu indikator UHH mencapai 69,74 tahun. Hal ini berarti setiap bayi yang lahir di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,74 tahun. Lebih lama 0,76 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2010.
Perbaikan sarana-prasarana kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas sumber daya kesehatan, akhirnya akan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat terutama pada kelompok miskin. Dimensi pengetahuan, yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,66 tahun.
Berarti anak-anak usia 7 tahun di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA sederajat, lebih lama 1,57 tahun jika dibandingkan dengan anak-anak yang berumur sama pada 2010. Meningkatnya indikator ini menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Kalimantan Tengah yang bersekolah.
Perluasan akses pendidikan hingga ke desa-desa memberikan peluang besar bagi setiap anak untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Hal ini sangat terlihat dengan terus bertambahnya jumlah sekolah dan guru hingga jenjang pendidikan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pada jenjang SMK saja tercatat pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah sekolah hingga 80 persen dibandingkan tahun 2010.
Selain itu, semakin banyaknya program-program bantuan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta beasiswa Kalteng Berkah memberikan kesempatan luas bagi siapa pun bahkan dari kalangan tidak mampu untuk dapat menikmati pendidikan. Kemudian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,59 tahun.
Hal ini berarti penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,59 tahun atau hampir menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX. Indikator RLS meningkat sebesar 0,97 tahun jika dibandingkan angka 2010. Peningkatan indikator tersebut menjadi sebuah capaian yang sekaligus menjadi sebuah ironi yang menggambarkan kualitas tenaga kerja di Kalimantan Tengah saat ini.
Dimensi terakhir yang direpresentasikan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (purchasing power parity). Indikator ini mencapai 11,15 juta rupiah per tahun. Nilai tersebut turun sebesar 82 ribu rupiah (setara dengan 0,73 persen) bila dibandingkan dengan kondisi 2019.
Penurunan ini merupakan yang pertama kalinya sejak IPM dihitung dengan metode baru. Kondisi ekonomi yang jatuh ke jurang resesi membuat pengeluaran per kapita masyarakat menurun. BPS Kalimantan Tengah mencatat perekonomian Kalimantan Tengah pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,40 persen.
Kontraksi ini merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak 1998 silam. Fenomena PSBB dan berkurangnya aktivitas di luar rumah membuat sektor-sektor ekonomi melemah. Meningkatnya pengangguran berimbas pada menurunnya pendapatan rumah tangga. Dampaknya daya beli masyarakat pun tergerus.
Secara keseluruhan memang indikator IPM Kalimantan Tengah menyandang status “tinggi”. Namun jika dilihat lebih jauh per kabupaten/kota masih ada disparitas. Palangka Raya sebagai ibukota Kalimantan Tengah menjadi satu-satunya yang menyandang status “sangat tinggi” dengan angka IPM di atas 80.
Sementara masih ada kabupaten yang menyandang status sedang.
BPS mencatat ada tujuh kabupaten yang menyandang status IPM “tinggi”, yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Lamandau, Gunung Mas dan Barito Timur. Sisanya yaitu enam kabupaten menyandang status IPM “sedang” dengan skor 60-70. Terendah adalah Seruyan dengan IPM sebesar 67,58.
Ketidakmerataan capaian IPM ini dalam jangka panjang dapat memperlebar ketimpangan di Kalimantan Tengah jika tidak diperbaiki. Jika IPM sudah mencapai status tertinggi, target yang kemudian harus dikejar adalah peningkatan kualitas. Pemerintah harus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan berbagai kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh terhadap semua kelompok masyarakat.
Pemerintah juga harus mulai meningkatkan kualitas pendidikan yang tidak hanya teoritis dan minim praktek. Yang juga penting adalah menurunkan ketimpangan ekonomi, tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia yang berkualitas akan lebih bermanfaat baik untuk negara maupun masyarakat.
(Tilas Notapiri adalah PNS yang bekerja di Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah)
