SAMPIT – Direktur RSUD dr Murjani Sampit, dr Yulia Nofiany, membawa pulang banyak pengalaman baru usai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Eselon II yang digelar dengan agenda visitasi ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Kegiatan tersebut menitikberatkan pada pembelajaran kepemimpinan adaptif dalam menghadapi situasi krisis dan pemulihan daerah.
“PKN ini dulu dikenal dengan Diklat Pim II, sekarang menjadi Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN. Dalam dua minggu terakhir kami mengikuti kegiatan visitasi kepemimpinan nasional ke Aceh Tamiang,” ujar dr Yulia, Senin 11 Mei 2026.
Ia menjelaskan, pola pembelajaran kali ini berbeda dibanding pelatihan sebelumnya. Jika biasanya peserta diarahkan melakukan studi tiru ke instansi dengan pelayanan publik terbaik, kini peserta justru diajak mempelajari bagaimana pemerintah daerah mampu bangkit setelah menghadapi bencana dan tekanan sosial ekonomi.
Menurutnya, Aceh Tamiang dinilai berhasil memulihkan aktivitas pemerintahan dan ekonomi masyarakat dalam waktu relatif singkat. Keberhasilan itu dinilai tidak lepas dari kemampuan pemimpin daerah dalam membaca kondisi dan membangun kedekatan dengan masyarakat.
“Kami belajar tentang kepemimpinan yang bisa beradaptasi dan berempati. Tagline-nya, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu beradaptasi dengan kondisi apa pun dan berempati dengan masyarakat yang dilayani,” katanya.
Pengalaman tersebut, lanjut dr Yulia, memberi gambaran penting bagi sektor pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit pemerintah yang dituntut mampu bergerak cepat di tengah perubahan kebutuhan masyarakat dan regulasi.
“Lesson learned yang bisa diambil adalah setiap pemimpin harus mempunyai karakter adaptable dengan kondisi apa pun, apalagi di tengah situasi yang terus berubah dan tidak pasti. Pemimpin harus fleksibel menghadapi perubahan dan tetap menjalankan organisasi berdasarkan empati, baik kepada masyarakat maupun staf,” tuturnya.
Ia menambahkan, pejabat eselon II saat ini tidak hanya dituntut memahami teknis birokrasi, tetapi juga harus mampu menentukan arah strategis organisasi agar pelayanan publik terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Eselon II itu adalah penentu arah strategis kebijakan. Mereka diharapkan mampu membuat kebijakan organisasi agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat maupun regulasi, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal dan memuaskan masyarakat,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post