SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong penuh lahirnya gerakan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi melalui program Koperasi Merah Putih yang baru saja diresmikan di Kelurahan Ketapang. Program ini dinilai bukan sekadar kegiatan simpan pinjam, melainkan strategi sistematis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa.
Wakil Bupati Kotim, Irawati, menegaskan bahwa koperasi harus menjadi sarana konkret dalam memperluas akses usaha masyarakat, bukan hanya wadah pinjam-meminjam.
“Alhamdulillah, harapan ke depan perekonomian di Kabupaten Kotim tentunya semakin baik lagi. Launching Koperasi Merah Putih ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Irawati usai menghadiri peresmian, Senin 21 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa koperasi Merah Putih memiliki potensi lebih luas dibanding persepsi masyarakat pada umumnya. Tidak hanya fokus pada simpan pinjam, koperasi ini dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan besar, penyediaan sembako murah, distribusi LPG, hingga kemungkinan membangun layanan kesehatan seperti klinik.
“Jadi banyak peluang usaha. Namun kita perlu sosialisasi dulu, karena dana yang digunakan oleh koperasi berasal dari pinjaman. Artinya, ada kewajiban untuk mengembalikan. Ini bukan dana hibah,” tegasnya.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMPP) Kotim, Johny Tangkere, menjelaskan bahwa peluncuran koperasi Merah Putih merupakan program nasional yang diprakarsai langsung oleh Presiden RI.
Secara nasional, sebanyak 8.081 koperasi resmi diluncurkan secara serentak. Di Kotim, jumlah koperasi Merah Putih yang terbentuk mencapai 185, tersebar di 17 kelurahan dan 168 desa.
“Kita secara kelembagaan sudah resmi berdiri. Namun hingga saat ini, baik kami di dinas maupun pihak perbankan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” jelas Johny.
Pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menjadi mitra penyalur kredit koperasi. Kelima bank yang terlibat adalah BNI, Mandiri, dua unit BRI, dan Bank Kalteng.
Namun karena mekanisme penyaluran belum jelas, langkah awal yang dilakukan adalah menyiapkan tahap sosialisasi.
“Rencananya kami akan melakukan sosialisasi bersama Himbara. Karena kalau kita undang ketua, sekretaris, bendahara koperasi, ditambah kepala desa atau lurah, maka totalnya bisa lebih dari 750 orang. Mungkin nanti dilakukan dua kali sosialisasi per kecamatan,” ungkapnya.
Johny juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan koperasi di tingkat desa. Salah satunya adalah keterbatasan akses usaha, seperti penjualan LPG. Setidaknya ada lima kecamatan di Kotim yang belum bisa mengembangkan usaha elpiji karena belum melakukan konversi ke gas, yaitu Kecamatan Kota Besi, Bukit Santuai, Antang Kalang, dan dua lainnya yang masih dalam proses pendataan.
“Pertamina sudah kami koordinasikan untuk menyusun rencana pengembangan distribusi LPG ke wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, kami juga akan bantu koperasi untuk membuka akses rekening bank. Bahkan tim kami sudah sampai ke Parenggean,” jelas Johny.
Sementara itu, sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan, jaminan dalam peminjaman dana koperasi Merah Putih oleh perbankan menggunakan alokasi dana desa (ADD). Artinya, desa juga akan memiliki peran penting sebagai pengawas koperasi sekaligus penerima manfaat dalam bentuk modal operasional dan usaha.
Namun ia menegaskan bahwa hingga kini, bentuk detail bantuan dan skema pelaksanaannya masih belum ditentukan.
“Karena itulah sebelum masuk ke lapangan, kami akan koordinasikan lebih dulu ke kementerian. Kami tidak ingin menyampaikan informasi yang salah atau menimbulkan salah persepsi di masyarakat,” tutupnya.
Dengan koperasi sebagai poros utama ekonomi desa, Pemkab Kotim berharap terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke pelosok. Koperasi Merah Putih digadang-gadang sebagai motor baru pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komunitas, gotong royong, dan kemandirian.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post