PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mengantisipasi dampak distribusi BBM dan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan lintas sektor, tidak hanya pada BBM, tetapi juga seperti pangan dan LPG.
“Ya tunggu saja prosesnya, kami sudah buat tim ini, bukan hanya BBM saja, tapi ke mana-mana. Kami nanti mungkin akan sidaknya ke mana-mana, akibat dari BBM itu sendiri,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa 28 April 2026. Dia menegaskan, pengawasan akan dilakukan langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan dan distribusi berjalan normal, termasuk untuk bahan pangan.
“Tentunya ke pangan. Kami juga ingin ketersediaan pangan. Selain BBM ini kan LPG bagaimana,” tambahnya. Terkait hasil koordinasi sebelumnya, gubernur menyebut pemerintah provinsi telah mengusulkan penambahan kuota BBM dan LPG ke pemerintah pusat, baik untuk jenis subsidi maupun non-subsidi.
Menurutnya, kebutuhan BBM di Kalteng cukup besar dengan dukungan tiga depot utama yang berada di Sampit, Pangkalan Bun, dan Pulang Pisau. Namun, jumlah tersebut dinilai masih perlu ditambah. “Kami kemarin minta kuotanya dilebihkan. Kami juga minta penambahan depot, karena kebutuhan di kabupaten/kota cukup tinggi,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga barang, Pemprov Kalteng juga akan menggencarkan program intervensi langsung, seperti sidak pasar dan pelaksanaan pangan murah. “Iya itu tadi kami akan sidak terus, selain itu kami juga akan mengadakan pangan murah,” katanya.
Ia menambahkan, program pangan murah akan menjadi fokus utama, menggantikan skema pasar murah, dan akan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk menyasar distribusi LPG. “Tidak pakai pasar murah lagi, jadi pangan murah saja. Nanti mungkin dilakukan se-Kalimantan Tengah, termasuk LPG juga supaya menjaga stabilitas harga barang,” pungkasnya
(nra/matakalteng)
Discussion about this post