PALANGKA RAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembenahan layanan rumah sakit terutama kondisi Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang disebut masih kerap mengalami lonjakan pasien.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, mengatakan persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP), termasuk bersama DPRD Kota.
“Iya, kemarin sudah ada konfirmasi juga dari DPRD Kota ya. Memang kan ada beberapa kali RDP juga sudah disampaikan dengan kondisi yang pertama ya pasien yang membludak, kesiapan dan tenaga yang kurang profesional. Itu sudah kita sampaikan,” ujarnya, Selasa 28 April 2026.
Menurutnya, pembenahan memang sudah mulai dilakukan oleh manajemen rumah sakit, baik dari sisi fasilitas maupun pengelolaan. Namun, perubahan yang terjadi dinilai belum signifikan.
“Kita bahas terus, memang ada perubahan-perubahan juga tapi tidak terlalu signifikan. Tapi paling tidak ada pergerakan yang sudah mengarah untuk perbaikan,” katanya. Ia juga mengakui telah melihat langsung kondisi di lapangan, meski tidak dalam bentuk inspeksi resmi.
Berdasarkan pengamatannya, pelayanan tenaga kesehatan tetap berjalan, namun kapasitas yang terbatas membuat penanganan tidak optimal saat pasien membludak. “Mungkin dengan kapasitas, dengan penanganan di Doris dengan kepadatan mungkin tidak siap atau seperti apa, intinya kurang lebih seperti itulah penanganannya,” ucapnya.
Tomy menilai persoalan utama berada pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan ruang layanan. Legislator PAN ini menyebut kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama dan menjadi tantangan dalam pengembangan rumah sakit.
“Sebelum saya di Dewan pun melihat di Doris ini kan sudah terlalu krodit. Lokasinya juga sulit untuk pengembangan,” ujarnya. Sebagai solusi jangka panjang, ia menyinggung rencana pembangunan rumah sakit baru yang sempat diwacanakan, termasuk rumah sakit tipe A di kawasan Tangkiling.
Di sisi lain, Tomy mendorong optimalisasi peran rumah sakit lain di setiap daerah dinilai perlu dilakukan, seperti milik Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk membantu menampung pasien rujukan. “Alangkah lebih baiknya rumah sakit provinsi ini memang kewenangan provinsi. Tapi di Kota Palangka Raya juga ada rumah sakit kota yang sebenarnya bisa saling membantu, terutama untuk rujukan,” katanya.
Tomy menambahkan, kolaborasi antar fasilitas kesehatan perlu diperkuat, termasuk kesiapan alat medis dan SDM di rumah sakit pendukung agar dapat menampung pasien rujukan. “Saya beberapa kali dapat laporan, ada yang dua hari, tiga hari menunggu. Rujukan ini ya kembali lagi memang mungkin hanya Doris yang mempunyai alat-alat yang mumpuni untuk beberapa pasien. ” ujarnya.
Selain itu, ia menyebut rencana pengembangan RS Kalawa Atei yang saat ini dikenal sebagai rumah sakit jiwa, untuk diperluas menjadi rumah sakit umum. “Kedepan, Kalawa Atei direncanakan tidak hanya untuk kejiwaan, tapi juga layanan umum. IGD di sana sebenarnya sudah ada,” jelasnya.
Namun, menurutnya, persepsi masyarakat yang masih menganggap rumah sakit tersebut hanya untuk pasien kejiwaan menjadi tantangan tersendiri. DPRD berharap berbagai langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban IGD RSUD Doris Sylvanus, terutama dalam menangani lonjakan pasien rujukan dari daerah.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post