PALANGKA RAYA – Lonjakan pasien di RSUD Doris Sylvanus yang kerap memicu over kapasitas dinilai dipengaruhi pola rujukan yang tidak berjalan sesuai tahapan. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan rumah sakit provinsi seharusnya menjadi rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan di kabupaten/kota.
“Rumah sakit ini kenapa overkapasitas, karena rumah sakit provinsi itu kan rumah sakit rujukan. Harusnya berproses dari kabupaten, dari rumah sakit kota dulu, baru ke kami,” ujarnya, Kamis 23 April 2026.
Namun di lapangan, menurutnya, banyak pasien yang langsung menuju rumah sakit provinsi tanpa melalui tahapan tersebut. “Dan ini kebanyakan langsung, langsung, langsung,” tegasnya. Selain itu, kondisi keuangan daerah juga disebut turut berpengaruh terhadap arus rujukan, termasuk persoalan pembiayaan layanan kesehatan.
“Kemungkinan juga melihat kondisi kabupaten kota di tengah efisiensi, BPJS-nya tidak membayar, itu juga membuat kami gelabakan,” katanya. Dia menilai, jika sistem rujukan berjalan sesuai prosedur, tekanan terhadap kapasitas rumah sakit provinsi dapat ditekan.
“Seharusnya rujukannya per tahapan. Kalau alurnya dijalankan, saya yakin cukup. Tapi karena tidak, akhirnya over kapasitas,” jelasnya. Pemerintah provinsi kalteng telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendistribusikan beban layanan, di antaranya RSUD Hanau dan RS Kalawa Atei, serta rencana penguatan layanan kesehatan di kawasan Tangkiling.
“Nanti kami juga sudah mengantisipasi pasien itu juga di rumah sakit di Tangkiling ya kan. Tetapi induknya di RSUD Doris Sylvanus ya,” ujarnya. Menurut gubernur, persoalan utama bukan semata keterbatasan ruang, melainkan ketidaktertiban alur rujukan yang membuat penumpukan pasien tidak terhindarkan.
“Kalau pakai alur sebenarnya cukup. Tapi mereka tidak mau lewat rumah sakit kota, mungkin karena faktor fasilitas,” katanya. Dia menegaskan, kepatuhan terhadap sistem rujukan penting untuk menjaga keberlanjutan layanan, termasuk dari sisi pembiayaan daerah. “Kalau alurnya tidak dijalankan, bisa berdampak ke APBD provinsi,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post